Mahfud MD Soroti Kejanggalan Kasus Amsal Sitepu: Ini Tragedi Hukum!

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan videografer Amsal Sitepu memasuki babak baru setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas.

Putusan ini memicu berbagai sorotan publik, salah satunya dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menilai terdapat kejanggalan dalam penanganan kasus ini.

Mahfud MD mengkritik keras penanganan perkara yang semula dianggap sebagai masalah perdata, namun akhirnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

• DPR Desak Jaksa Agung Copot Kapuspenkum Usai Pernyataan Menyesatkan Soal Amsal Sitepu

Dalam tayangan YouTube miliknya, Mahfud menyebut bahwa sejak awal perkara ini tidak tepat dimasukkan ke dalam ranah pidana korupsi.

"Ini tragedi hukum," tegas Mahfud MD, Rabu (1/4/2026).

Mahfud menjelaskan bahwa Amsal, yang hanya berperan sebagai penyedia jasa pembuatan video, seharusnya tidak dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal ini umumnya diterapkan pada pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara, bukan pada pihak swasta seperti Amsal.

"Dikenakan Pasal 3 UU Tipikor itu merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum, yang mana itu tidak terbukti," jelas Mahfud.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang menyatakan bahwa Amsal tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

"Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum," ujar Yusafrihardi di ruang sidang.

Dalam amar putusannya, hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak Amsal, serta pengembalian harkat, martabat, dan nama baik terdakwa.

Majelis hakim menilai bahwa kontrak kerja antara Amsal selaku Direktur CV Promiseland dan 20 kepala desa tidak mencantumkan rincian teknis pekerjaan.

Perjanjian yang hanya berisi kesepakatan biaya tanpa menjelaskan spesifikasi pekerjaan ini, menurut hakim, menjadi alasan utama mengapa dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Karo menuntut Amsal dengan pidana penjara selama dua tahun, denda Rp50 juta, serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp202.161.980.

Jaksa juga meminta agar Amsal dijatuhi hukuman tambahan berupa kurungan subsider jika denda tidak dibayar.

Tuntutan ini didasarkan pada dugaan adanya mark-up anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa yang digarap Amsal melalui CV Promiseland pada periode 2020 hingga 2022.

Kasus ini bermula ketika Amsal menawarkan biaya pembuatan video sebesar Rp30 juta per desa kepada sekitar 20 desa.

Namun, analisis auditor mengungkapkan bahwa biaya wajar untuk satu video seharusnya hanya sekitar Rp24,1 juta, sehingga muncul dugaan mark-up anggaran yang merugikan negara sebesar Rp1,82 miliar.

Vonis bebas ini menuai kritik tajam dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPR seperti Hinca Panjaitan yang menilai bahwa jaksa penuntut umum gagal membuktikan unsur pidana dalam kasus ini.

Mahfud MD juga menyoroti sikap Kejaksaan yang dianggap ceroboh dalam menangani kasus sejak awal, termasuk dalam memberikan pernyataan yang dianggap menyesatkan publik.

"Menurut saya, kejaksaan itu ceroboh. Saya kemarin melihat wawancara langsung dengan kepala kejaksaan, sepertinya tidak menguasai atau tidak mengikuti kasus itu sejak awal," ujar Mahfud.

Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya penanganan perkara korupsi, di mana meskipun terdapat indikasi kerugian negara, aparat penegak hukum harus mampu memastikan bahwa unsur pidana terbukti dengan jelas.

Vonis bebas Amsal Sitepu bukan hanya mengundang reaksi publik, tetapi juga menjadi pembelajaran penting bagi penegakan hukum di Indonesia.*

(km/ad)

DPR Desak Jaksa Agung Copot Kapuspenkum Usai Pernyataan Menyesatkan Soal Amsal Sitepu

Rismon Sianipar Siap Berikan Kejutan Baru dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Ade Darmawan: Jangan Sampai Ada yang Pura-pura Gila

Kejaksaan Gunungsitoli Tahan Direktur PT VCM Terkait Korupsi Pembangunan RSU Nias Rp 38 Miliar

35 Persen untuk Medan Utara: Janji di Atas Kertas atau Keberanian Politik?

Jaksa Agung ST Burhanuddin Tekankan Pentingnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Papua: Kunci Kesejahteraan Masyarakat

BNI Dukung Penuh Proses Hukum Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana di Aek Nabara