Sahroni Tolak Pembentukan TGPF Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Amnesty International: Cerminan DPR yang Tak Mau Mendengar

"Penolakan terhadap TGPF oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI akan membuat kasus Andrie Yunus sengaja digiring menuju jalan buntu. Jika ini dibiarkan, impunitas akan kembali menjadi 'hukum tertinggi'," ujar Usman dengan nada tegas.

Usman juga menekankan bahwa DPR, sebagai lembaga legislatif, seharusnya menjalankan peran sebagai pengawas dan penjaga supremasi sipil.

Dalam hal ini, lanjutnya, seharusnya DPR mendukung upaya untuk memastikan bahwa aparat negara yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil tetap diawasi oleh peradilan umum, bukan sebaliknya membuka ruang bagi penguatan impunitas yang semakin besar.*

(tb/ad)

DPR Desak Jaksa Agung Copot Kapuspenkum Usai Pernyataan Menyesatkan Soal Amsal Sitepu

35 Persen untuk Medan Utara: Janji di Atas Kertas atau Keberanian Politik?

Bupati Labuhanbatu Selatan Hadiri Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Medan, Dorong Tata Kelola BUMD dan Bank Daerah yang Profesional

Mahfud MD Jelaskan Alasan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Diproses di Peradilan Militer

Komnas HAM Selidiki Ancaman Digital terhadap 12 Saksi Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Komisi III DPR Panggil Kejari Karo Terkait Polemik Perkara Amsal Sitepu