KPK Dalami Dugaan Abdul Wahid Salurkan Uang Lewat Ajudan Pangdam Tuanku Tambusai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian sejumlah uang yang dilakukan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Kali ini, KPK memanggil Muhammad Suryo, bos perusahaan rokok merek HS, untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan terkait dugaan suap pengurusan cukai rokok.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Suryo akan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.Baca Juga:
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Rokok HS yang merupakan produk kretek lokal milik Muhammad Suryo ini diproduksi oleh Surya Group Holding Company dengan lokasi pabrik di Yogyakarta dan Magelang.
Selain Suryo, KPK juga memanggil dua saksi lainnya yang berasal dari pihak swasta, yakni Arief Harwanto dan Johan Sugiharto.
Kasus dugaan suap pengurusan cukai rokok ini melibatkan sejumlah pengusaha rokok yang diduga terlibat dalam praktik manipulasi pembayaran cukai, khususnya di wilayah Pulau Jawa.
KPK mencurigai bahwa modus yang digunakan adalah pembelian pita cukai dengan tarif lebih rendah, meskipun terdapat perbedaan tarif antara produksi industri rumahan dan pabrik skala besar yang menggunakan mesin.
KPK juga mengonfirmasi bahwa temuan uang miliaran rupiah di sebuah safe house di Ciputat yang diduga terkait dengan pengurusan cukai rokok tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan.
Sebelumnya, pada Rabu (1/4/2026), KPK telah memeriksa Martinus Suparman, pengusaha rokok asal Pasuruan, Jawa Timur, sebagai saksi dalam kasus yang sama.
Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah pengusaha rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebelumnya menunjukkan adanya praktik penggelapan pajak dan suap yang melibatkan pejabat di DJBC.
Dalam beberapa kesempatan, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi terkait pengurusan cukai di DJBC.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian sejumlah uang yang dilakukan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 700 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran dikerahkan untuk mengamanka
PERISTIWA
ACEH TAMIANG Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, memimpin gerakan tanam padi perdana pasc
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr. Taqwaddin, SH, SE, MS, mengingatkan para advokat un
NASIONAL
SIMEULUE Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh
PENDIDIKAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh yang baru, Irjen Pol Ruddi Setiawan, bersama Ketua Bhayangkari Polda Aceh, Sari Ruddi Setiawan, tiba di Bandara
PEMERINTAHAN
ACEH TAMIANG Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) menyerahkan sebanyak 26 unit hunian sementara (huntara) kepada warga terda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tiga dekade sejak memulai pengabdian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia, para alumni Angkata
NASIONAL
ACEH TENGGARA Personel Kodim 0108/Aceh Tenggara bersama Yon TP 855/RD mempercepat pembangunan Jembatan Gantung Perintis di Desa Teger Mi
NASIONAL
ACEH BESAR Personel Kodim 0101/Kota Banda Aceh memusnahkan ladang ganja seluas sekitar 2,5 hektare di kawasan pegunungan Desa Mureu Buen
HUKUM DAN KRIMINAL