JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan langkah tegas dengan menarik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Dante Rajagukguk, beserta sejumlah jaksa yang menangani kasus Amsal Sitepu.
Penarikan ini dilakukan setelah munculnya dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa jika terbukti melanggar prosedur dan tidak profesional, pihak yang terlibat akan mendapatkan sanksi etik sesuai dengan ketentuan internal Kejagung.Baca Juga:
"Kalau terbukti melanggar dan tidak profesional, maka akan ada tindakan etik dari internal terhadap mereka," ujarnya kepada wartawan pada Minggu (5/4/2026).
Anang menjelaskan bahwa Kejagung telah mengamankan tim kejaksaan yang terlibat melalui operasi intelijen dan sedang melakukan klarifikasi terkait penanganan kasus Amsal Sitepu.
Klarifikasi ini bertujuan untuk menentukan apakah prosedur hukum sudah dijalankan dengan benar dan profesional.
"Yang jelas terhadap mereka nantinya akan dilakukan klarifikasi apakah penanganan perkara sudah profesional atau tidak. Nanti kita tunggu hasil klarifikasi dan akan kami kabari," kata Anang.
Ia juga menambahkan, meskipun tengah menjalani pemeriksaan, Kejagung tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, dan proses ini akan dilakukan dengan hati-hati.
Kasus ini bermula dari tuntutan jaksa Kejari Karo terhadap Amsal Sitepu, yang dijerat dengan kasus korupsi terkait pembuatan video profil desa.
Jaksa menuntut Amsal dengan hukuman dua tahun penjara. Namun, dalam persidangan, hakim memutuskan bahwa Amsal tidak bersalah dan dijatuhi vonis bebas.
Vonis bebas ini menimbulkan polemik, terutama setelah adanya dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus tersebut oleh jaksa Kejari Karo.
Dalam perkembangan lebih lanjut, Komisi III DPR menggelar rapat dengan Kajari Karo beserta jajaran pada Kamis (2/4) untuk meminta penjelasan terkait proses hukum yang diterapkan dalam kasus tersebut.
Kejagung memastikan akan menuntaskan klarifikasi ini secara profesional dan objektif.
Kejagung juga menekankan bahwa langkah-langkah internal yang diambil bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dan bebas dari intervensi atau penyalahgunaan wewenang.
"Proses klarifikasi ini akan terus kami lakukan dengan hati-hati. Kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan asas praduga tidak bersalah," tutup Anang.*
(d/ad)
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, memberikan kritik tajam terhadap penanganan kasus yang menjerat Amsal Christy Sitepu, seoran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F Silaen, melontarkan kritik tajam terhadap pe
NASIONAL
MAKASSAR Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga pestisida secara berlebihan di tengah
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Kuota internet yang cepat habis sering menjadi masalah seharihari bagi pengguna HP. Tanpa strategi yang tepat, pengguna harus m
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan ungkapan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyambut langsung kedatangan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bima Suci945 di perairan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Paskah kepada seluruh masyarakat Kristiani yang merayakan, melalui unggahan d
NASIONAL
PURWAKARTA Seorang pria bernama Dadang, pemilik hajatan di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tewas s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dal
NASIONAL
MEDAN Persoalan tawuran yang berulang di kawasan Belawan kembali menjadi sorotan serius. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas meneg
HUKUM DAN KRIMINAL
