Inara Rusli Ganti Nama Jadi Inara Sati, Ungkap Dua Putranya Didiagnosis ADHD dan Autisme
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo memberikan dukungan penuh kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), yang berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri.
Hal ini terkait tuduhan yang mengaitkan nama JK dalam polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang belakangan viral di media sosial.
Dukungan Roy disampaikan setelah beredarnya sebuah video yang mengatasnamakan Rismon Sianipar.Baca Juga:
Dalam video tersebut, Rismon diduga menuduh JK memberikan dana sebesar Rp5 miliar untuk membiayai upaya terkait isu ijazah Jokowi.
Pernyataan tersebut langsung menuai respons negatif, dan Roy menegaskan bahwa klaim tersebut tidak berasal langsung dari Rismon, melainkan merupakan hasil rekayasa teknologi artificial intelligence (AI).
"11.000 triliun persen, saya dukung Pak JK (melaporkan Rismon). Saya juga sudah menyampaikan bahwa pernyataan Si Omon (Rismon) tentang Pak JK itu sangat jahat dan diglorifikasi oleh kubu yang tidak bertanggung jawab," ujar Roy dalam sebuah pernyataan.
Rismon sendiri telah membantah adanya pernyataan tersebut, mengklaim bahwa video yang beredar adalah hoaks dan merupakan hasil manipulasi AI.
Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menyebutkan nama Jusuf Kalla dalam pernyataan apa pun dan menilai langkah hukum yang ditempuh JK perlu melalui verifikasi yang cermat oleh pihak kepolisian.
"Tidak segampang itu membuat laporan. Laporan yang diajukan nanti harus diuji dengan bukti-bukti awal di SPKT," tegas Jahmada.
Roy Suryo menilai bahwa penyebaran isu tersebut sangat merugikan karena telah mengarah pada opini publik yang keliru.
Ia menyesalkan keterlambatan klarifikasi dari pihak Rismon dan mendesak agar proses hukum segera dilakukan untuk mengungkap pihak pertama yang menyebarkan informasi tersebut.
"Kalau dilaporkan, nanti akan diproses. Kalau bukan dia yang membuat, harus ditelusuri siapa yang pertama kali menyebarkan," terang Roy.
Jusuf Kalla sendiri telah menegaskan bahwa tuduhan dirinya memberi dana Rp5 miliar terkait isu ijazah Jokowi adalah tidak benar.
JK bahkan menyatakan tidak mengenal Rismon Sianipar secara pribadi dan menolak adanya hubungan dengan orang yang disebut-sebut dalam video tersebut.
"Saya tidak kenal Rismon, tidak pernah bertemu," ujar JK dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, pada Minggu (5/4/2026).
JK juga membantah isu yang mengaitkan pertemuannya dengan Roy Suryo dan Rismon pada 15 Maret 2026, yang disebut-sebut sebagai pertemuan untuk membahas isu ini.
Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan forum terbuka yang dihadiri oleh kalangan akademisi dan profesional, bukan unsur politik.
Isu ini menjadi perhatian publik yang luas, mengingat latar belakang politik dan hubungan antara figur-figur yang terlibat.
Proses hukum yang akan dijalani JK, menurut Roy, sangat penting untuk menegakkan kebenaran dan mencegah penyebaran hoaks yang semakin meresahkan masyarakat.
Sementara itu, pihak Rismon Sianipar pun tetap menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap tuduhan ini dan siap menghadapi proses hukum yang akan datang.*
(tm/ad)
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL