BPBD Binjai Turunkan Satgas Bersihkan Drainase di Limau Mungkur, Antisipasi Banjir Saat Musim Hujan
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
Oleh:AM Hendropriyono.
Tiga Prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah gugur pada tanggal 29 dan 30 Maret 2026 di Libanon selatan dalam misi UNIFIL akibat serangan dalam eskalasi konflik.
Mereka adalah Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar, Sertu (Sersan Satu) Muhammad Nur Ichwan saat berada dalam konvoi logistik yang diserang di Bani Hayyan dan Praka (Prajurit Kepala) Fahrizal Rhomadhon di Pos UNIFIL di Adchit Al-Qusayr dalam misi perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).Baca Juga:
Peristiwa tersebut mempunyai makna yang strategis, karena jarang terjadi korban jiwa TNI di UNIFIL di tempat yang sebelumnya mempunyai reputasi relatif aman.
Hal tersebut menunjukkan telah terjadi perubahan, bahwa daerah tersebut kini termasuk dalam zona konflik aktif (grey zone bahkan mungkin hot zone).
Implikasinya adalah keamanan pasukan PBB kini dipertanyakan, risiko eskalasi Israel-Lebanon meningkat dan posisi PBB diuji, khususnya dalam kerangka United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Kejadian demikian merupakan tragedi kemanusiaan, yang sekaligus isu hukum dan politik internasional.
Pasukan penjaga perdamaian seharusnya ditempatkan sebagai aktor netral untuk menjaga stabilitas konflik, namun dalam praktiknya kini netralitas tersebut tidak selalu dihormati oleh pihak-pihak yang berkonflik.
Kerangka Hukum Internasional
Dasar hukum peacekeeping antara lain adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Charter), Mandat Dewan Keamanan PBB dan Status of Forces Agreement (SOFA).
Peacekeepers dikategorikan sebagai personel internasional yang harus dilindungi, sehingga serangan terhadap mereka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dituduh sebagai suatu kejahatan perang.
Selain itu, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 menegaskan adanya perlindungan terhadap personel non-kombatan.
Siapa yang Dapat Dipersalahkan?
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengerahkan puluhan personel Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan goto
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab SOKSI) Kota Binjai menggelar bakti sosial berupa sun
NASIONAL
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 tahun 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih modern, nyaman, dan estetik. Mengusung seman
PARIWISATA
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sembilan kepala daerah sepanjan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara terkait sorotan publik terhadap penunjukan sejumla
PEMERINTAHAN
MEDAN Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan MedanBerastagi, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/7/2026) malam hingga Minggu (5/7/2026) pagi.
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
NASIONAL
JAKARTA Korban tewas dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, kembali bertambah. Aiptu Sumar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia menargetkan penampilan maksimal saat berlaga di kandang maupun tandang pada ajang Piala AFF 2026
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 55 keping logam platinum dengan total berat sekitar 55 kilogram saat melak
HUKUM DAN KRIMINAL