Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!

JAKARTA – Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang mengusulkan perampasan harta hasil tindak pidana khusus tanpa menunggu keputusan pengadilan dapat melanggar hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pakar hukum di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/4/2026).

Hasbiallah mengingatkan bahwa perampasan aset tanpa adanya putusan pidana tetap dari pengadilan dapat menimbulkan masalah besar.

Baca Juga:

• Dosen Hukum UGM Usulkan Pembentukan Lembaga Khusus di Bawah Presiden untuk Kelola Aset Rampasan Negara

Ia mencontohkan kasus yang terjadi pada 2019, di mana banyak aset yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun tidak semuanya berasal dari tindak pidana korupsi.

"Ada kasus di 2019 yang menimbulkan banyak kerugian. Banyak aset yang disita, tetapi tidak semua berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Bahkan, beberapa aset yang disita merupakan milik yang sah," ujar Hasbiallah.

Ia juga mengungkapkan bahwa setelah beberapa aset tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, status barang-barang tersebut sudah tercemar oleh label "disegel karena hasil korupsi," yang membuat aset tersebut sulit dijual dan bernilai rendah.

Politikus PKB ini pun mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak berujung pada kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum.

Menurutnya, jika tidak hati-hati, RUU ini bisa berpotensi memperlebar ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Kita harus berhati-hati dalam merancang dan menyusun UU ini. Jangan sampai niat baik untuk memperkuat landasan hukum malah justru berujung pada kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum," kata Hasbiallah.

RUU Perampasan Aset sendiri tengah dalam pembahasan di DPR, dan mengusulkan agar negara dapat merampas aset yang diduga terkait tindak pidana tertentu tanpa menunggu keputusan pengadilan yang bersifat tetap.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat pengembalian aset negara yang diperoleh secara ilegal.

Namun, pengaturan semacam ini dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait hak atas properti yang dilindungi oleh konstitusi.

Pakar hukum yang hadir dalam rapat tersebut juga mengingatkan pentingnya kejelasan dalam pengaturan mengenai siapa yang berhak memutuskan apakah aset tersebut sah atau tidak.

Hal ini berkaitan dengan pentingnya sistem transparansi dalam pengelolaan aset yang dirampas.

Mengingat nilai ekonomi dari aset rampasan yang semakin besar, pengelolaannya pun memerlukan lembaga yang kuat dan berwenang, di samping proses hukum yang lebih transparan dan adil.

Menurut Hasbiallah, "Jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, ini bisa menjadi masalah bagi banyak pihak dan merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah."

Dalam pembahasan lebih lanjut, Hasbiallah menegaskan bahwa pengaturan yang terlalu longgar dalam perampasan aset dapat menciptakan ketidakadilan dan menyalahgunakan prinsip hukum yang ada.

Sebagai anggota Komisi III DPR, dirinya akan terus mengawal pembahasan ini untuk memastikan bahwa RUU Perampasan Aset tetap berpihak pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.*

(d/ad)

Dosen Hukum UGM Usulkan Pembentukan Lembaga Khusus di Bawah Presiden untuk Kelola Aset Rampasan Negara

Komisi III DPR Bahas Ketidakseimbangan Aset dalam RUU Perampasan Aset, Sahroni: Apakah Aset Koruptor Miskin Bisa Dirampas?

Jusuf Kalla Siap Lapor Rismon Sianipar, Roy Suryo: Saya Dukung 11.000 Triliun Persen!

Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar Terkait Tudingan Pendanaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Kuasa Hukum: Itu Semua Olahan AI!

Tak Terima Tudingan Rismon Sianipar, Jusuf Kalla Siap Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik Soal Isu Ijazah Palsu Jokowi

IHSG Tertekan 1% di Awal Pekan, Saham DSSA dan DATA Anjlok Drastis!