MEDAN – Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar proyek yang dikerjakan perusahaannya berjalan lancar.
Pengakuan ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Pengadilan Negeri Medan.
Ketua Majelis Hakim, Kamazaro Waruhu, menanyakan kebenaran pemberian uang secara bertahap kepada BPK.Baca Juga:
"Ada pemberian Rp 100 juta lewat transfer, kemudian Rp 300 juta, Rp 400 juta, Rp 570 juta, dan Rp 1,2 miliar lewat Suyanto. Jika dihitung lebih, Rp 3 miliar diberikan kepada BPK, apa ini benar?" tanya hakim.
Asta Danika yang hadir secara zoom, membenarkan seluruh aliran uang tersebut.
"Iya benar yang mulia," jawabnya singkat.
Hakim kemudian menanyakan tujuan pemberian uang. Asta menjawab, "Supaya lancar."
Pernyataan itu memicu keheranan hakim.
"Saudara masih waras? Memberikan uang sampai miliaran, kenapa mau menyogok mereka?" tanya hakim Kamazaro.
Asta menambahkan bahwa pemberian uang dilakukan atas rujukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di proyek yang mereka kerjakan.
Menurutnya, praktik ini sudah menjadi hal yang biasa agar urusan proyek berjalan lancar.
Hakim Kamazaro mengungkapkan keterkejutannya atas keterlibatan BPK dalam kasus ini.
JAKARTA Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil, baik dari Indonesia maupun internasional, resmi mengajukan gugatan pidana terhadap Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait video viral yang menunjukkan deretan motor listri
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labu
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke10 d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto, Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, sebagai Pelaks
NASIONAL
MEDAN Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BP
HUKUM DAN KRIMINAL
