MEDAN – Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar proyek yang dikerjakan perusahaannya berjalan lancar.
Pengakuan ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Pengadilan Negeri Medan.
Ketua Majelis Hakim, Kamazaro Waruhu, menanyakan kebenaran pemberian uang secara bertahap kepada BPK.Baca Juga:
"Ada pemberian Rp 100 juta lewat transfer, kemudian Rp 300 juta, Rp 400 juta, Rp 570 juta, dan Rp 1,2 miliar lewat Suyanto. Jika dihitung lebih, Rp 3 miliar diberikan kepada BPK, apa ini benar?" tanya hakim.
Asta Danika yang hadir secara zoom, membenarkan seluruh aliran uang tersebut.
"Iya benar yang mulia," jawabnya singkat.
Hakim kemudian menanyakan tujuan pemberian uang. Asta menjawab, "Supaya lancar."
Pernyataan itu memicu keheranan hakim.
"Saudara masih waras? Memberikan uang sampai miliaran, kenapa mau menyogok mereka?" tanya hakim Kamazaro.
Asta menambahkan bahwa pemberian uang dilakukan atas rujukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di proyek yang mereka kerjakan.
Menurutnya, praktik ini sudah menjadi hal yang biasa agar urusan proyek berjalan lancar.
Hakim Kamazaro mengungkapkan keterkejutannya atas keterlibatan BPK dalam kasus ini.
"BPK ini lembaga yang mengeluarkan hasil kerugian negara. Biar adil, oknum BPK yang seperti ini juga harus ditangkap Pak Jaksa dan dibersihkan," tegas hakim.
Proyek yang dimaksud meliputi pembangunan jalur kereta Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dan Kisaran-Mambang Muda.
Tersangka PPK diduga menerima suap hingga Rp 12,12 miliar dari pihak rekanan.
Terdakwa lain dalam kasus ini antara lain Muhammad Chusnul, PPK paket pekerjaan di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan; Eddy Kurniawan Winarto, wiraswasta; serta Muhlis Hanggani Capah, PPK II di BTP Kelas 2 wilayah Sumatera Utara.
Kasus ini menambah sorotan publik terkait praktik korupsi di proyek infrastruktur strategis dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat negara.*
(d/ad)
JAKARTA Polisi menyelidiki temuan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu ruangan yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat batas minimum pengeluaran rumah tangga agar tidak masuk kategori miskin mencap
EKONOMI
BINJAI Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Provinsi Sumatera Utara kembali mengamankan aset milik Pemerintah Provinsi S
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak para
PEMERINTAHAN
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah menetapkan pria asal Medan, Dhayalen alias Roberto, sebagai tersangka dalam perkara dug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, J
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Su
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meluruskan informasi yang beredar mengenai pembukaan 13 ribu dapur Program Makan Berg
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan jajaran pimpinan TNI di Istana Ke
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring atau online scamming yang diduga beroperasi dari
HUKUM DAN KRIMINAL
