Budi Arie Setiadi Siap Diperiksa Terkait Dugaan Kasus Judi Online, Tegaskan Tidak Terlibat

JAKARTA -Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Budi Arie Setiadi, buka suara terkait tudingan yang menyebutkan dirinya terlibat dalam jaringan judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Ia membantah keras keterlibatannya dalam kasus tersebut dan menyatakan kesiapan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian apabila diperlukan.

Tuduhan tersebut mencuat setelah belasan pegawai Kemenkominfo ditangkap terkait dugaan praktik judi online, di mana mereka diduga terlibat dalam pengamanan ribuan situs judi yang sebelumnya telah diblokir. Beberapa pihak menyebutkan bahwa Budi Arie, yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sebelum menjabat sebagai Menteri Koperasi, mungkin memiliki kaitan dengan kasus ini, lantaran perannya dalam memimpin kementerian yang seharusnya bertanggung jawab atas pemblokiran situs-situs tersebut.

Budi Arie Bantah Terlibat, Siap Diperiksa

Baca Juga:

• Produksi Ekstasi Rumahan di Markas Ormas, Bahan Baku Diperoleh dari Barang Bekas
• Thailand U-23 Menang 3-1 atas Filipina U-23 di Perebutan Tempat Ketiga Piala AFF U-23 2025

Budi Arie Setiadi menegaskan dirinya tidak terlibat dalam praktik ilegal yang menjerat mantan anak buahnya di Kemenkominfo. Ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024), Budi mengungkapkan bahwa ia siap menjalani pemeriksaan apabila pihak kepolisian membutuhkan keterangan darinya. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kaitan dengan kasus judi online yang sedang diselidiki.

“Selalu (siap kalau diperiksa), kita warga negara,” tegas Budi Arie. “Saya pastikan saya tidak terlibat dengan kasus yang menjerat bekas anak buah saya itu,” tambahnya.

Baca Juga:

• Kapolri Resmikan Stadion Sumpah Pemuda Jadi Homebase Bhayangkara Presisi Lampung FC, Musim Kompetisi Baru Dimulai
• Pasar Taman Puring Mulai Dingin, Garis Polisi Pasang untuk Batasi Akses Warga

Meski begitu, Budi Arie enggan banyak berkomentar mengenai detail pengusutan kasus ini. Ia memilih untuk lebih fokus pada tugasnya saat ini sebagai Menteri Koperasi, dengan tekad untuk mendukung pemberantasan judi online di Indonesia.

“Saya fokus mengurus koperasi dan rakyat. Kami mendukung penegakan hukum, dan kami mendukung pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Jangan kasih kendor, jangan kasih kendor,” ujar Budi, mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menanggulangi praktik perjudian online yang marak di Tanah Air.

Polisi Masih Proses Penyelidikan

Sementara itu, proses penyelidikan terkait kasus dugaan judi online di Kemenkominfo masih berjalan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Wira Satya Triputra, menyatakan bahwa pemanggilan Budi Arie untuk pemeriksaan akan bergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang tengah dilakukan.

Wira menambahkan bahwa pihaknya belum bisa memberikan banyak informasi terkait langkah-langkah yang akan diambil dalam penyelidikan ini, karena masih menunggu perkembangan dari proses yang sedang berlangsung. “Nanti akan kita sampaikan ketika kita dapat hasil,” kata Wira, menanggapi pertanyaan wartawan pada Selasa (5/11/2024).

Anggota DPR: Polisi Bisa Periksa Siapa Saja

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengungkapkan bahwa dalam proses penyelidikan kasus ini, pihak kepolisian berhak memeriksa siapa saja yang diduga terlibat, termasuk mantan Menteri Kominfo Budi Arie. Namun, Sahroni mengingatkan bahwa penting untuk tidak berspekulasi lebih jauh mengenai kemungkinan pemanggilan Budi Arie, karena itu sepenuhnya merupakan wewenang aparat penegak hukum.

“Bisa saja orang menduga-duga, tapi kan bisa saja dia tidak tahu. Kalau perlu atau tidaknya diperiksa, itu sudah di ranah aparat penegak hukum,” ungkap Sahroni saat ditemui di kompleks gedung DPR.

Dukungan untuk Pemberantasan Judi Online

Di sisi lain, Budi Arie juga menyatakan komitmennya dalam mendukung pemberantasan judi online. Sejak menjabat Menteri Koperasi, ia menekankan bahwa dirinya akan selalu mendukung segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantas praktik judi online yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Indonesia memang tengah berupaya keras untuk memerangi peredaran judi online yang marak, baik yang berbasis aplikasi maupun situs web. Salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo adalah melakukan pemblokiran ribuan situs judi online.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo yang dipimpin oleh Johnny G. Plate (sebelum ditangkap dalam kasus korupsi), bersama Budi Arie sebagai Menteri yang baru dilantik, terus mempertegas komitmennya dalam memerangi kejahatan dunia maya, termasuk perjudian online. Namun, meskipun langkah-langkah tersebut telah dilakukan, kasus yang melibatkan pegawai Kemenkominfo terkait judi online ini menunjukkan bahwa masalah tersebut masih terus berkembang.

Penyelidikan Terus Berlanjut

Saat ini, polisi tengah mendalami lebih lanjut kasus ini dengan memeriksa sejumlah pegawai Kemenkominfo yang diduga terlibat. Diharapkan, dengan proses hukum yang berjalan transparan dan adil, kasus ini dapat diselesaikan dan para pelaku kejahatan, termasuk jika terbukti ada keterlibatan pihak lain, dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tudingan keterlibatan Budi Arie dalam kasus judi online ini akan menjadi perhatian publik, terlebih karena ia merupakan tokoh politik yang dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, meskipun ia membantah keras tuduhan tersebut, penyelidikan lebih lanjut akan tetap dilakukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat akan mendapat pertanggungjawaban.

Menjaga Integritas Pemerintahan

Budi Arie Setiadi juga menekankan pentingnya menjaga integritas pemerintahan, termasuk di dalam lembaga yang dipimpinnya. Ia berharap agar insiden terkait judi online yang melibatkan mantan pegawai Kemenkominfo ini tidak akan mencoreng citra lembaga pemerintah yang selama ini telah bekerja keras untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik ilegal.

Dengan adanya perkembangan ini, masyarakat pun berharap bahwa proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk jika benar ada keterlibatan pejabat tinggi atau mantan pejabat dalam praktik judi online.

(N/014)