Kepercayaan Publik ke Polri Capai 82,4 Persen, Sahroni: Buah Kerja Keras Jenderal Sigit
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik t
NASIONAL
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral periode 2008-2015.
Salah satu tersangka, Riza Chalid, kini masuk daftar pencarian orang (DPO).
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan Riza Chalid belum memenuhi panggilan penyidik sehingga ditetapkan sebagai buron.Baca Juga:
"Terhadap salah satu tersangka yaitu MRC, ini memang sudah menjadi DPO bagi Kejaksaan," ujar Syarief dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Sementara itu, enam tersangka lainnya langsung ditahan. Lima orang ditahan di rumah tahanan untuk 20 hari ke depan, sedangkan satu tersangka lainnya menjalani penahanan kota karena alasan kesehatan.
Para tersangka dijerat Pasal 603 KUHP Nasional atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam penyidikan, Kejagung menemukan adanya kebocoran informasi internal terkait kebutuhan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services (PES). Informasi tersebut diduga dimanfaatkan untuk mengatur proses tender.
Syarief menjelaskan, Riza Chalid sebagai beneficial owner sejumlah perusahaan bersama pihak terkait diduga mempengaruhi proses pengadaan, mulai dari komunikasi dengan pejabat hingga pengkondisian tender.
Akibat praktik tersebut, proses pengadaan dinilai tidak kompetitif dan menyebabkan harga menjadi lebih mahal. Hal ini berdampak pada kerugian negara, khususnya pada pengadaan bahan bakar seperti gasoline 88 (Premium) dan gasoline 92.
"Sehingga ada mark-up atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif," jelas Syarief.
Saat ini, besaran kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh Kejagung bersama BPKP.
Kejagung juga menegaskan bahwa entitas Petral telah dibubarkan sejak Mei 2015, sehingga kasus ini tidak berkaitan dengan kondisi korporasi saat ini.*
(k/dh)
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik t
NASIONAL
DELI SERDANG Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di 13
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi menutup delapan lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Titi Besi, Kecamatan
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri k
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Aceh di Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, kembali melaksanakan kegiat
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap jaringan judi online (judol) internasional yang beroperasi
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI Aksi unjuk rasa bertajuk Demo 2626 digelar di depan Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026). Dalam aksi tersebut, ma
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti belum terwujudnya mobil nasional di Indonesia meski negara telah merdeka selama 81 t
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan salah satu hobinya adalah mempelajari sejarah. Menurut dia, banyak pelajaran penting yang d
NASIONAL