Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008–2015 yang diduga berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pihaknya terus berupaya menghadirkan salah satu tersangka, Muhammad Riza Chalid, ke Indonesia dengan melibatkan kerja sama internasional melalui Interpol.
"Kami tetap bekerja sama dengan Interpol, terutama Interpol Indonesia, untuk berusaha mendatangkan saudara MRC," ujar Syarief dalam konferensi pers di Kejagung, Kamis malam, 9 April 2026.Baca Juga:
Menurut Kejagung, Riza Chalid atau MRC diduga berperan dalam pengondisian proses tender pengadaan minyak mentah bersama tersangka lain, IRW, dengan memanfaatkan informasi internal dari lingkungan Petral dan Pertamina.
Penyidik menemukan adanya kebocoran informasi terkait kebutuhan minyak mentah dan produk kilang yang kemudian diduga digunakan untuk mengatur proses tender.
Informasi tersebut mencakup data harga perkiraan sendiri (HPS) yang memungkinkan terjadinya pengaturan harga tidak kompetitif.
"Komunikasi tersebut berupa pengondisian tender dan informasi nilai HPS, sehingga terjadi mark up harga karena pengadaan tidak kompetitif," kata Syarief.
Kejagung menyebut praktik tersebut membuat rantai pasok minyak menjadi lebih panjang dan tidak efisien.
Kondisi itu berdampak pada kenaikan harga pengadaan BBM, khususnya Premium (Gasoline 88) dan Pertalite (Gasoline 92), yang diduga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk pejabat di lingkungan Pertamina dan Petral.
Mereka diduga terlibat dalam pengaturan tender, penerbitan pedoman internal yang bertentangan dengan keputusan direksi, hingga kerja sama dengan perusahaan terafiliasi.
Selain itu, Kejagung juga menyoroti adanya nota kesepahaman (MoU) pemasokan produk kilang periode 2012–2014 yang disebut memperpanjang rantai distribusi dan membuka ruang pengondisian harga.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL