Kejagung Bongkar Skandal Petral 2008–2015: Riza Chalid Diduga Kendalikan Tender Minyak, Picu Kenaikan Harga BBM

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008–2015 yang diduga berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pihaknya terus berupaya menghadirkan salah satu tersangka, Muhammad Riza Chalid, ke Indonesia dengan melibatkan kerja sama internasional melalui Interpol.

"Kami tetap bekerja sama dengan Interpol, terutama Interpol Indonesia, untuk berusaha mendatangkan saudara MRC," ujar Syarief dalam konferensi pers di Kejagung, Kamis malam, 9 April 2026.

Baca Juga:

• Banjir Rob Belawan Tak Kunjung Tuntas, Wali Kota Medan Dorong Penanganan Serius Bersama Komisi V DPR RI

Menurut Kejagung, Riza Chalid atau MRC diduga berperan dalam pengondisian proses tender pengadaan minyak mentah bersama tersangka lain, IRW, dengan memanfaatkan informasi internal dari lingkungan Petral dan Pertamina.

Penyidik menemukan adanya kebocoran informasi terkait kebutuhan minyak mentah dan produk kilang yang kemudian diduga digunakan untuk mengatur proses tender.

Informasi tersebut mencakup data harga perkiraan sendiri (HPS) yang memungkinkan terjadinya pengaturan harga tidak kompetitif.

"Komunikasi tersebut berupa pengondisian tender dan informasi nilai HPS, sehingga terjadi mark up harga karena pengadaan tidak kompetitif," kata Syarief.

Kejagung menyebut praktik tersebut membuat rantai pasok minyak menjadi lebih panjang dan tidak efisien.

Kondisi itu berdampak pada kenaikan harga pengadaan BBM, khususnya Premium (Gasoline 88) dan Pertalite (Gasoline 92), yang diduga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk pejabat di lingkungan Pertamina dan Petral.

Mereka diduga terlibat dalam pengaturan tender, penerbitan pedoman internal yang bertentangan dengan keputusan direksi, hingga kerja sama dengan perusahaan terafiliasi.

Selain itu, Kejagung juga menyoroti adanya nota kesepahaman (MoU) pemasokan produk kilang periode 2012–2014 yang disebut memperpanjang rantai distribusi dan membuka ruang pengondisian harga.

Saat ini, lima tersangka telah ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari. Sementara satu tersangka lainnya dikenakan penahanan kota karena alasan kesehatan.

Kejagung menegaskan proses pengejaran terhadap tersangka yang berada di luar negeri masih terus dilakukan, meski menghadapi kendala yurisdiksi antarnegara.

"Karena ini menyangkut yurisdiksi negara lain di luar Indonesia, memang membutuhkan waktu. Tapi semua upaya terbaik sudah kami lakukan," ujar Syarief.

Kejaksaan memastikan koordinasi dengan Interpol dan otoritas terkait terus dilakukan untuk mempercepat proses penanganan perkara tersebut.*

(vod/ad)

Banjir Rob Belawan Tak Kunjung Tuntas, Wali Kota Medan Dorong Penanganan Serius Bersama Komisi V DPR RI

Barisan Oposisi Indonesia (BOI) Soroti Delapan Masalah dalam Pemerintahan Prabowo Subianto

Riza Chalid Masuk DPO! Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Minyak Petral 2008-2015

Kejati Sumsel Geledah Kantor KSOP Palembang, Sita Uang dan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi

Kejati Sumut Geledah Kantor BPN Terkait Korupsi Lahan Tol Medan-Binjai Rp 1,17 Triliun

Proyek Jalan KA Titi Papan–Medan Labuhan Bermasalah, 4 Tersangka Resmi Ditahan