Kurir Perempuan Antar 9 Kg Sabu ke Medan Digagalkan, Upah Rp22 Juta Terungkap
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap tiga wanita yang diduga menjadi kurir narkotika jaringan antarwilayah. Ketiganya k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memanggil Ketua Pansus Hak Angket Haji DPR 2024, Nusron Wahid, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK menyatakan saat ini masih fokus memeriksa biro penyelenggara haji.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) menjadi prioritas untuk mengungkap alur distribusi kuota.
"Ya, kami fokus dulu untuk pemeriksaan PIHK," kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).Baca Juga:
KPK saat ini mendalami distribusi 10.000 kuota haji khusus yang berasal dari tambahan 20.000 kuota haji pada 2024. Dari total tersebut, pembagiannya masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Penyidik juga menelusuri mekanisme penjualan kuota di lapangan, termasuk adanya dugaan praktik keberangkatan tanpa antrean atau dikenal dengan istilah T0.
"Bagaimana mekanisme di lapangan terkait penjualan kuota, kemudian bagaimana pengisiannya sehingga ada yang T0 padahal harusnya antre," jelas Budi.
Meski begitu, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil pihak lain, termasuk DPR RI, jika ditemukan keterkaitan dalam konstruksi perkara.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, di antaranya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Berdasarkan hasil audit BPK, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar. KPK juga telah menahan para tersangka, termasuk Yaqut yang sempat menjalani tahanan rumah sebelum kembali ditahan di rutan KPK.
Kasus ini terus berkembang, dengan KPK membuka peluang adanya pihak lain yang terlibat, termasuk dari unsur biro haji maupun pihak terkait lainnya.*
(an/dh)
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap tiga wanita yang diduga menjadi kurir narkotika jaringan antarwilayah. Ketiganya k
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata pemandian air panas Sidebukdebuk, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menuai sorotan s
PARIWISATA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pelaksanaan program pemulih
NASIONAL
Oleh Igor DirgantaraANEH, justru ketika Presiden Prabowo Subianto lebih memperhatikan dan memprioritaskan rakyat kecil, serangan negatif ju
OPINI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah aset milik terpidana kasus korupsi tata kelola timah di wilayah izin usaha pertamban
HUKUM DAN KRIMINAL
MUARA ENIM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Juma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bergerak menguat dan menembus level psikologis 6.000 pada perdagangan terbaru. Pengua
EKONOMI
BELINYU Aktivitas penambangan timah di perairan Pulau Lampu kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya kegiatan di luar wilaya
EKONOMI
ACEH UTARA Fasilitas balai pengajian di Desa Tambon Tunong yang sebelumnya roboh akibat banjir kini kembali berdiri setelah dibangun ula
PENDIDIKAN