Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memanggil Ketua Pansus Hak Angket Haji DPR 2024, Nusron Wahid, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK menyatakan saat ini masih fokus memeriksa biro penyelenggara haji.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) menjadi prioritas untuk mengungkap alur distribusi kuota.
"Ya, kami fokus dulu untuk pemeriksaan PIHK," kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).Baca Juga:
KPK saat ini mendalami distribusi 10.000 kuota haji khusus yang berasal dari tambahan 20.000 kuota haji pada 2024. Dari total tersebut, pembagiannya masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Penyidik juga menelusuri mekanisme penjualan kuota di lapangan, termasuk adanya dugaan praktik keberangkatan tanpa antrean atau dikenal dengan istilah T0.
"Bagaimana mekanisme di lapangan terkait penjualan kuota, kemudian bagaimana pengisiannya sehingga ada yang T0 padahal harusnya antre," jelas Budi.
Meski begitu, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil pihak lain, termasuk DPR RI, jika ditemukan keterkaitan dalam konstruksi perkara.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, di antaranya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Berdasarkan hasil audit BPK, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar. KPK juga telah menahan para tersangka, termasuk Yaqut yang sempat menjalani tahanan rumah sebelum kembali ditahan di rutan KPK.
Kasus ini terus berkembang, dengan KPK membuka peluang adanya pihak lain yang terlibat, termasuk dari unsur biro haji maupun pihak terkait lainnya.*
(an/dh)
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL