Prabowo Ganti Kepala BNPB di Tengah Kasus Korupsi Dana Bencana, KPK Angkat Bicara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pergantian pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilakukan Presi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Dari operasi tersebut, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah hingga barang mewah berupa sepatu bermerek.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan total uang tunai yang diamankan mencapai Rp335,4 juta. Selain itu, penyidik juga menyita beberapa pasang sepatu mewah merek Louis Vuitton.Baca Juga:
"Penyerahan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Tulungagung melalui stafnya kepada GSW melalui perantara YOG," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/4/2026).
Menurut Asep, uang tersebut diduga merupakan bagian dari setoran yang diminta Gatut kepada salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Selain uang tunai, KPK juga mengamankan barang bukti lain berupa dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan empat pasang sepatu Louis Vuitton yang disita memiliki nilai fantastis, ditaksir mencapai sekitar Rp129 juta.
"Empat pasang sepatu ini informasinya nilainya mencapai Rp129 juta," ujar Budi.
KPK menduga uang yang diamankan tersebut merupakan bagian dari total penerimaan yang lebih besar. Sebelumnya, Gatut disebut telah menerima dana hingga Rp2,7 miliar dari total permintaan sekitar Rp5 miliar kepada sejumlah OPD.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dugaan pemerasan. Keduanya diduga terlibat dalam praktik permintaan jatah kepada OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Penyidik masih terus mendalami kasus ini, termasuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.*
(in/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pergantian pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilakukan Presi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) dalam mengu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) untu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, mendorong produk kerajinan dan usaha mikro, ke
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) membenarkan bahwa Erwin Napitupulu, mantan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pids
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Masjid Apung AnNur Jakarta di kawasan wisata Pantai Ancol Taman Impian, Jakarta U
PARIWISATA
LABUSEL Seorang warga mendoakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution agar kembali terpilih untuk dua periode. Mendengar doa tersebut,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) mencapai Rp9,3 juta per bulan. Besaran pendapatan tersebut
EKONOMI
MEDAN Sejumlah karangan bunga berjejer di pagar Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah hakim mengabulkan sebagian permohonan praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong komunitas kreatif ikut menyebarkan informasi positif untuk menangkal hoaks dan
PEMERINTAHAN