DPR Desak BGN Tertibkan Aturan MBG, Instruksi Lisan Dinilai Berbahaya
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh kebijakan dalam pelaksanaan Prog
NASIONAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) disebut sampai meminjam uang hingga menggunakan dana pribadi untuk memenuhi permintaan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu praktik korupsi lanjutan.Baca Juga:
"Sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (12/4/2026).
Asep menjelaskan, tekanan untuk memenuhi permintaan tersebut dikhawatirkan mendorong pejabat OPD mencari sumber dana tidak sah, termasuk dari proyek pemerintah.
Menurutnya, kondisi ini dapat memunculkan efek bola salju berupa pengaturan proyek hingga praktik gratifikasi.
"Ketika diminta sesuatu, para kepala OPD akan berusaha mencari. Kami khawatir nanti diambil dari proyek atau sumber lain, sehingga yang dirugikan adalah masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan dana proyek untuk kepentingan di luar peruntukannya akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan, khususnya infrastruktur.
"Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan bisa berkurang, sehingga kualitas infrastruktur menurun. Yang dirugikan tentu masyarakat," jelasnya.
Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung pada 10 April 2026.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adiknya yang juga anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.
Sehari kemudian, para pihak yang terjaring OTT dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
KPK kemudian menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025-2026.*
(mt/dh)
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh kebijakan dalam pelaksanaan Prog
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi perbedaan penjelasan antara Pemerintah Provinsi Sumut dan PT Pertamina terkait p
NASIONAL
JAKARTA Pendiri Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI), Ardhian Dwiyoenanto, menyoroti dugaan modus tindak pidana pencucian uang (
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan sistem pembiayaan politik melalui pembatasan biaya kampanye, peningkatan
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah terus memperluas pasar ekspor nasional ke kawasan Amerika Latin. Salah satu capaian positif ditunjukkan melalui penin
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar kepada para siswa Sekolah Rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan hingga pergur
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak perusahaanperusahaan asal Tiongkok untuk berinvestasi dalam
EKONOMI
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap mengajak Komite Olahraga Masyarakat Ind
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran pertahanan m
NASIONAL
BOYOLALI Seorang siswa sekolah dasar (SD) asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mencuri perhatian publik setelah berhasil menemukan cela
SOSOK