Ketua Pemuda Katolik Diperiksa Polda Metro Terkait Laporan terhadap Jusuf Kalla, Serahkan Bukti Digital

JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Gusma menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Senin, 13 April 2026, terkait laporannya terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Pemeriksaan berlangsung sekitar empat jam dengan agenda klarifikasi atas laporan yang ia ajukan sehari sebelumnya.

Stefanus mengatakan penyidik mendalami sejumlah hal, mulai dari sumber awal informasi hingga konten yang dipersoalkan dalam ceramah Jusuf Kalla yang menjadi dasar laporan.

Baca Juga:

• Trump Serang Paus Leo XIV, Minta Perbaiki Sikap Usai Kritik Kebijakan AS

"Jadi (tentang) pertama kali saya atau kami mendapatkan informasi atau video tersebut dari mana; lalu apa yang dipersoalkan, lengkap ya dengan tanggal berapa," kata Stefanus usai pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Ia menambahkan, penyidik juga meminta penjelasan mengenai pihak yang terdampak serta bentuk kegaduhan yang muncul di ruang publik akibat pernyataan tersebut.

"Terus kemudian ditanya juga kira-kira siapa yang terdampak, atau apa yang terakibat dari isi ceramah tersebut; bagaimana situasi yang dimaksud kegaduhan," ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Stefanus turut menyerahkan sejumlah barang bukti digital kepada penyidik.

Bukti itu berupa tautan media sosial, tangkapan layar percakapan di platform digital, hingga transkrip pernyataan Jusuf Kalla yang dipersoalkan.

"Kami menyerahkan bukti-bukti berupa link media, baik itu Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Lalu kami juga menyerahkan tangkapan layar terkait kegaduhan di media sosial, termasuk transkrip dari video ceramah Pak Jusuf Kalla," kata dia.

Laporan terhadap Jusuf Kalla sebelumnya dilayangkan Stefanus ke Polda Metro Jaya pada Minggu, 12 April 2026.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Dalam laporan itu, JK dilaporkan atas dugaan penistaan agama dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Stefanus menyebut laporan tersebut dibuat untuk meluruskan pernyataan Jusuf Kalla terkait konsep "mati syahid" dalam konteks agama Kristen dan Katolik yang dinilainya tidak sesuai.

"Di Kristen-Katolik itu tidak mengenal seperti itu, bahkan ada jelas bahwa kita dilarang untuk menyakiti sesama, bahkan dengan musuh kita pun harus saling memaafkan," ujarnya.

Ia juga menilai pernyataan tersebut memicu kegaduhan di media sosial yang berujung pada perdebatan bernuansa SARA.

"Sudah saling caci maki, saling menghina, saling menghujat, dan sudah melibatkan unsur SARA," kata Stefanus.

Sementara itu, juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, menegaskan bahwa pernyataan JK dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak bermaksud memberikan penjelasan teologis, melainkan menggambarkan realitas sosial dalam konflik sejarah di Indonesia.

Husain menyebut konteks yang disampaikan JK merujuk pada konflik Poso dan Ambon yang bernuansa SARA, di mana pada masa itu terdapat penggunaan simbol dan narasi keagamaan oleh pihak-pihak yang bertikai.

"Yang disampaikan JK adalah realitas sosiologis di lapangan saat konflik pecah," kata Husain dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, istilah yang muncul dalam konflik tersebut merupakan bagian dari fakta sejarah, bukan pandangan pribadi JK.*

(kp/ad)

Trump Serang Paus Leo XIV, Minta Perbaiki Sikap Usai Kritik Kebijakan AS

JK Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Usai Ceramah Soal Mati Syahid, GAMKI: Picu Kegaduhan

Harga Plastik Meledak, Negara Jangan Sekadar Jadi Penonton

Plastik di Medan Makin Mahal, Dampak Konflik Global dan Harga Minyak Naik

Iran Pilih Pakistan Jadi Juru Damai Lawan AS, Dubes Sebut Upaya Gencatan Senjata Jadi Kunci

Dubes Iran Boroujerdi Apresiasi Dukungan Tokoh RI di Tengah Konflik dengan AS dan Israel