OJK: Kerugian Scam di Indonesia Tembus Rp 9,1 Triliun, Laporan Capai 1.000 per Hari

JAKARTA — Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian masyarakat telah mencapai Rp 9,1 triliun, dengan jumlah laporan yang terus meningkat hingga sekitar 1.000 pengaduan setiap hari.

Berdasarkan data Indonesia Anti Scam Center (IASC) per 14 Januari 2026, tercatat 432.637 laporan masuk terkait berbagai modus penipuan finansial digital di Indonesia.

Baca Juga:

• Akhirnya! BNI Janji Kembalikan Dana Jemaat Gereja Paroki Aek Nabara Rp 28 Miliar Minggu Ini

Angka ini menunjukkan eskalasi signifikan kejahatan berbasis teknologi yang menyasar masyarakat luas.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah mitigasi, termasuk pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas penipuan.

"Ada Rp 9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang akibat scam ini. Dari jumlah tersebut, IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan sekitar Rp 432 miliar," ujar Friderica dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta.

Ia menjelaskan, sebaran kasus terbanyak berasal dari Pulau Jawa dengan lebih dari 303.000 laporan, disusul wilayah Sumatera.

Modus yang paling dominan adalah penipuan transaksi belanja, disusul panggilan palsu, investasi bodong, lowongan kerja fiktif, hingga penipuan berkedok hadiah.

Indonesia Lampaui Negara Lain dalam Jumlah Laporan

OJK menyoroti tingginya intensitas laporan di Indonesia yang mencapai 1.000 kasus per hari, jauh di atas negara lain yang berkisar 150–400 laporan harian.

"Ini menunjukkan eskalasi kejahatan penipuan di Indonesia sangat tinggi," kata Friderica.

Kondisi ini diperburuk oleh lambatnya pelaporan korban.

Sekitar 80 persen laporan baru masuk lebih dari 12 jam setelah kejadian, sementara dana hasil kejahatan dapat berpindah tangan dalam waktu kurang dari satu jam.

OJK juga mengungkap bahwa pola kejahatan semakin kompleks.

Dana korban tidak hanya dipindahkan antar rekening bank, tetapi juga mengalir ke dompet digital, aset kripto, emas digital, hingga platform e-commerce.

Kondisi ini membuat proses pelacakan dan pemblokiran menjadi lebih sulit dan membutuhkan koordinasi lintas sektor secara cepat.

OJK menegaskan perlunya kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pencegahan, termasuk pemberantasan pinjaman online ilegal yang kerap menjadi pintu masuk kejahatan digital.

"Kolaborasi menjadi kunci agar masyarakat tidak terus menjadi korban," kata Friderica.*

(cb/ad)

Akhirnya! BNI Janji Kembalikan Dana Jemaat Gereja Paroki Aek Nabara Rp 28 Miliar Minggu Ini

KPK Ingatkan Bahaya Kejahatan Korporasi, Pasar Modal Dinilai Kian Rentan Disalahgunakan

Dana Umat Rp 28 Miliar Diduga Digelapkan Eks Pejabat Bank BUMN, Suster Natalia Akui Tanggung Beban Moral yang Berat

Prabowo, Polymath Man, dan Jalur Strategis Indonesia

OJK Desak BNI Tuntaskan Kasus Nasabah Aek Nabara

PDI-P Sambut Usulan KPK soal Parpol Wajib Lapor Pendidikan Politik: Sejalan dengan Fungsi Kaderisasi