Bahlil Sentil Warga Mampu Masih Gunakan BBM Subsidi: “Apa Tidak Malu Kita Mengambil Hak Orang Lain?”
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
JAKARTA – Komnas HAM diminta mengajukan izin resmi ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta apabila ingin memeriksa empat tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.
Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Endah Wulandari, mengatakan kewenangan pemeriksaan terhadap para tersangka kini sepenuhnya berada di tangan majelis hakim.
"Jika ada kepentingan terkait para terdakwa, dapat mengajukan surat tertulis kepada Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta," ujar Endah, Senin (20/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, kewenangan tersebut beralih setelah Oditurat Militer II-07 melimpahkan berkas perkara beserta para tersangka ke pengadilan pada 16 April 2026.
Sejak 17 April 2026, kewenangan penahanan dan pemeriksaan berada di bawah hakim ketua yang menyidangkan perkara tersebut.
"Hakim ketua memiliki kewenangan penuh sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan," jelasnya.
Hingga saat ini, Komnas HAM disebut belum mengajukan permohonan resmi untuk memeriksa para tersangka ke pengadilan militer.
Sebelumnya, Komnas HAM telah meminta akses kepada Puspom TNI untuk dapat bertemu dengan empat tersangka dalam kasus tersebut.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid, menyatakan pihaknya masih menunggu persetujuan dari Puspom TNI.
"Kami meminta akses untuk bertemu dengan empat orang pelaku, dan saat ini masih dalam koordinasi dengan Puspom," ujar Pramono.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus penyiraman air keras tersebut agar proses hukum berjalan terbuka dan akuntabel.
"Ini bagian dari komitmen transparansi, termasuk memberi akses kepada Komnas HAM untuk bertemu para pelaku," pungkasnya.*
(oz/dh)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
MALUKU TENGGARA Kepolisian masih mendalami dugaan pembunuhan berencana terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan menggelar program Gebyar Pajak 2026 sebagai upaya mengoptimalkan Pendapata
EKONOMI
MEDAN Harga daging ayam dan daging sapi di Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami penurunan pada awal pekan ini. Ratarata harga kom
EKONOMI
NABIRE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pu
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat kerja (raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam
POLITIK
MEDAN Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, menegaskan bahwa institusi Kejari Medan tidak antikritik dan terbuka
NASIONAL
JAKARTA Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi U
NASIONAL
MEDAN Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PTPN II (kini PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan
PEMERINTAHAN