Majelis Etik Ungkap Fakta Mengejutkan! Ada Arahan Internal Ombudsman agar MBG "Tak Disentuh"
JAKARTA Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie mengungkap adanya dugaan intervensi internal yang membuat pengawasan terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Khalid Basalamah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, Kamis (23/4/2026).
Pemilik biro perjalanan Uhud Tour tersebut terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Setibanya di lokasi, ia langsung melakukan registrasi sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
"Saya dipanggil menjadi saksi. Orang-orangnya saya tidak tahu, saya tidak terlalu kenal," ujar Khalid kepada wartawan.Baca Juga:
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus, khususnya dari tambahan kuota yang diberikan pemerintah.
"Penyidik mendalami bagaimana mekanisme pengisian kuota ibadah haji yang dilakukan oleh para PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus," kata Budi.
Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan terhadap sejumlah biro travel yang diduga terlibat dalam praktik jual beli atau pengaturan kuota haji.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, serta mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz.
Perkara ini bermula dari pengelolaan kuota haji tahun 2024, ketika Indonesia memperoleh tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah. Berdasarkan aturan, pembagian kuota seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya dugaan penyimpangan, di mana pembagian kuota dilakukan secara tidak proporsional, yakni masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan haji khusus.
KPK kini terus mendalami aliran dana serta peran para pihak dalam kasus tersebut guna mengungkap dugaan korupsi yang merugikan masyarakat.*
(in/dh)
JAKARTA Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie mengungkap adanya dugaan intervensi internal yang membuat pengawasan terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryanti Deyang mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan membentuk Dewan Pengarah yang
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa dana operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan langkah awal kepemimpinannya adalah melakukan efisiensi angga
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menuntut terdakwa M. Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut polemik pasangan suami istri yang meminta bantuan biaya pengobatan anaknya di RS M
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto se
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama i
PEMERINTAHAN