BREAKING NEWS
Sabtu, 25 April 2026

Musrenbang Aceh 2027: Gubernur Mualem Soroti Lambatnya Pemulihan Pascabencana, Sebut Aceh Butuh Anggaran Rp40 Triliun

T.Jamaluddin - Kamis, 23 April 2026 14:04 WIB
Musrenbang Aceh 2027: Gubernur Mualem Soroti Lambatnya Pemulihan Pascabencana, Sebut Aceh Butuh Anggaran Rp40 Triliun
Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem saat membuka Musrenbang RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis, 23 April 2026. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di Aceh membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis, 23 April 2026.

Kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh tersebut turut dihadiri unsur pemerintah pusat, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan DPR RI, serta jajaran Pemerintah Aceh, Forkopimda, DPR Aceh, bupati/wali kota, hingga unsur masyarakat sipil.

Baca Juga:

Dalam sambutannya, Muzakir Manaf mengatakan Musrenbang RKPA menjadi forum strategis untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan program nasional agar kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran.

Ia menyebut tema pembangunan tahun ini adalah "Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan".

Menurut dia, Aceh membutuhkan anggaran sekitar Rp40 triliun untuk pemulihan infrastruktur dan ekonomi pascabencana.

"Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh," ujar Mualem.

Namun, ia menilai kapasitas anggaran yang tersedia saat ini belum memadai untuk mendukung pemulihan secara menyeluruh. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak langsung pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah wilayah.

Mualem juga menyoroti masih terbatasnya bantuan pemerintah pusat yang saat ini lebih banyak menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang dan pangan.

Sementara rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur seperti jalan dan jembatan dinilai belum maksimal.

Di beberapa wilayah pedalaman, ia menyebut masih ada warga yang harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai akibat belum tersedianya infrastruktur yang layak.

Selain itu, persoalan lingkungan turut menjadi perhatian. Ia menyinggung kondisi sungai yang mulai melebar serta kuala di wilayah pesisir yang mengalami sedimentasi dan belum tertangani optimal.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
PAN Usul RUU Pemilu Diambil Alih Pemerintah, Hindari Tarik Ulur Parpol
Bupati Batu Bara Hadiri Pembukaan Musrenbang RKPD Sumatera Utara Tahun 2027
110 Sarjana Baru Lahir! Bupati Asahan Dorong IAIDU Naik Level Jadi Universitas
Bobby Nasution "Sentil" Rencana Pemekaran Sumatera Timur: Batu Bara Diingatkan, Jangan Sampai "Mekar Jadi Menciut"
Santai Usai Demo Ricuh, Respons Rudy Mas'ud dan Istrinya Bikin Publik Geram!
Camat Kuala Jambi Hadiri Musdes Ketahanan Pangan di Manunggal Makmur, Tekankan Sinergi Pemerintah dan Warga
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru