BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di Aceh membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis, 23 April 2026.
Kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh tersebut turut dihadiri unsur pemerintah pusat, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan DPR RI, serta jajaran Pemerintah Aceh, Forkopimda, DPR Aceh, bupati/wali kota, hingga unsur masyarakat sipil.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Muzakir Manaf mengatakan Musrenbang RKPA menjadi forum strategis untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan program nasional agar kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran.
Ia menyebut tema pembangunan tahun ini adalah "Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan".
Menurut dia, Aceh membutuhkan anggaran sekitar Rp40 triliun untuk pemulihan infrastruktur dan ekonomi pascabencana.
"Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh," ujar Mualem.
Namun, ia menilai kapasitas anggaran yang tersedia saat ini belum memadai untuk mendukung pemulihan secara menyeluruh. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak langsung pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah wilayah.
Mualem juga menyoroti masih terbatasnya bantuan pemerintah pusat yang saat ini lebih banyak menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang dan pangan.
Sementara rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur seperti jalan dan jembatan dinilai belum maksimal.
Di beberapa wilayah pedalaman, ia menyebut masih ada warga yang harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai akibat belum tersedianya infrastruktur yang layak.
Selain itu, persoalan lingkungan turut menjadi perhatian. Ia menyinggung kondisi sungai yang mulai melebar serta kuala di wilayah pesisir yang mengalami sedimentasi dan belum tertangani optimal.
Kondisi ini, menurut dia, dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir.
"Kalau kuala tidak segera dibenahi, ini akan menjadi ancaman serius bagi masyarakat di masa mendatang," kata Mualem.
Ia menambahkan, pemerintah Aceh telah mengupayakan izin pengerukan kuala kepada pemerintah pusat.
Namun hingga kini, langkah tersebut masih membutuhkan dukungan lintas kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Mualem berharap pada tahun berjalan terjadi percepatan nyata dalam upaya pemulihan, baik dari sisi infrastruktur maupun pengelolaan lingkungan, agar dampak bencana tidak kembali terulang dengan skala yang lebih besar.*
(ad)
MEDAN JW Marriott Hotel Medan menghadirkan konsep kuliner baru bertajuk perjalanan rasa sebagai pendekatan dalam pengalaman bersantap
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tidak semua kepala daerah memiliki kinerja buruk. Ia menyebut masih ba
POLITIK
LANGKAT Dua pelajar SMA ditemukan meninggal dunia setelah hanyut saat mandi di Sungai Bingei, Desa Namo Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingei
PERISTIWA
MEDAN Kebakaran hebat melanda salah satu perusahaan di Kawasan Industri Medan (KIM), yakni PT Argo yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso,
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya hoaks dan in
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Toga Simatupang,
PEMERINTAHAN
PALEMBANG Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Dalam ajang ini, Sumatera Utara ke
NASIONAL
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
