
Puan Maharani Soroti 7 PMI Sumut Tewas di Kamboja: Jangan Tunggu Viral Baru Negara Bertindak!
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
JAKARTA –Agus Salim, korban penyiraman air keras, memenuhi panggilan polisi di Polda Metro Jaya pada hari ini, Jumat (1/11). Dalam kesempatan ini, Agus didampingi oleh istrinya dan pengacara ternama, Farhat Abbas. Kedatangan Agus merupakan bagian dari proses pemeriksaan pertama terkait laporannya terhadap YouTuber Pratiwi Noviyanthi yang diduga melakukan pencemaran nama baik.
Farhat Abbas menjelaskan bahwa pemeriksaan ini adalah langkah awal dalam menuntut keadilan bagi Agus. “Hari ini adalah pemeriksaan pertama Agus terkait pencemaran nama baik,” ungkap Farhat. Ia menambahkan bahwa mereka membawa barang bukti yang akan diserahkan kepada penyidik, meskipun belum merinci isi dari barang bukti tersebut.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, menyatakan bahwa Agus Salim telah menerima undangan klarifikasi untuk proses ini. “Pelapor akan dilakukan klarifikasi, dan undangannya sudah dikirimkan,” katanya.
Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama setelah Agus melaporkan Pratiwi Noviyanthi terkait dugaan penyalahgunaan dana donasi yang berhasil dihimpun untuk pengobatan Agus. Donasi tersebut, yang mencapai Rp1,5 miliar, awalnya dianggap sebagai upaya solidaritas dari netizen. Namun, Pratiwi mengungkapkan bahwa terdapat aliran dana yang mencurigakan ke beberapa pihak yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan Agus.
Pratiwi, yang merupakan mantan pramugari, beranggapan bahwa uang donasi adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ia bahkan memposting bukti mutasi rekening Agus yang menunjukkan aliran dana ke nama-nama kerabatnya, yang tidak memiliki kaitan dengan pengobatan. Tindakan ini memicu kemarahan netizen, yang kemudian mengecam Agus dan keluarganya.
Menanggapi berbagai tuduhan dan hujatan yang diterima, Agus Salim merasa perlu mengambil langkah hukum. “Donasi adalah hak saya, tetapi mengapa harus dialihkan ke rekening yayasan milik Novi?” keluhnya. Bersama Farhat Abbas, Agus akhirnya melaporkan Pratiwi ke pihak kepolisian, berharap agar semua tuduhan dapat dibuktikan dan diproses secara hukum.
Dalam konteks ini, publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, mengingat dampak yang ditimbulkan baik bagi Agus Salim maupun Pratiwi Noviyanthi. Penegakan hukum dalam kasus ini diharapkan dapat memberikan keadilan serta transparansi terkait penggunaan dana donasi yang telah diterima.
Kisah ini menyita perhatian luas dan menjadi perbincangan hangat di media sosial, di mana netizen saling berdebat mengenai kebenaran dan keadilan dalam pengelolaan dana donasi yang melibatkan dua tokoh ini.
Sebagai penutup, Agus Salim berharap agar kasus ini segera terungkap dan mendapatkan penyelesaian yang adil. “Saya ingin agar semua orang tahu tentang kebenaran yang sebenarnya,” tutupnya.
(N/014)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
NasionalMEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
NasionalJAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
EkonomiMEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
NasionalMEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan KriminalJAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
PendidikanJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan KriminalSIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
PemerintahanTERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional