Desil DTSEN Tidak Sesuai Kondisi Ekonomi? Begini Cara Mengajukan Perubahan Lewat HP
JAKARTA Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan penghasilan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, hi
EKONOMI
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilihan nasional dan pemilihan daerah berpotensi bertentangan dengan konstitusi.
Ia menilai MK telah melampaui kewenangan dalam memutus perkara terkait desain keserentakan pemilu.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara deklarasi dan pengukuhan pengurus Perpukadesi periode 2026–2031 di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin, 4 Mei 2026.Baca Juga:
"Saya menyampaikan bahwa putusan MK ini agak bertentangan dengan konstitusi. Setahu saya MK tugasnya hanya menguji undang-undang berdasarkan UUD 1945," kata Tito dalam sambutannya.
Tito menegaskan, fungsi utama MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bukan merumuskan norma baru yang dinilai dapat menggeser prinsip dasar konstitusi.
Ia menyebut kewenangan lembaga tersebut mencakup pengujian undang-undang, sengketa antar lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilu.
Namun, menurutnya, putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional, terutama terkait masa jabatan kepala daerah dan keserentakan siklus politik nasional.
Ia juga menyinggung potensi perpanjangan masa jabatan kepala daerah apabila jadwal pemilu daerah diundur hingga 2031.
Kondisi tersebut, kata dia, dapat berimplikasi pada kebutuhan revisi undang-undang bahkan berpotensi bersentuhan dengan perubahan konstitusi.
"Kalau diperpanjang, itu harus ada dasar hukum yang jelas. Jangan sampai justru bertabrakan dengan UUD 1945," ujar Tito.
Sebelumnya, MK memutuskan pemisahan Pemilu Nasional (presiden, DPR, DPD) dan Pemilu Lokal (gubernur, bupati/wali kota, DPRD) mulai 2029.
Pilkada dirancang digelar 2 hingga 2,5 tahun setelah pemilu nasional untuk mengurangi beban penyelenggara dan memberi ruang evaluasi publik terhadap calon kepala daerah.
JAKARTA Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan penghasilan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, hi
EKONOMI
JAKARTA Polisi mengamankan 322 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan di sejumlah titik di Jakarta setelah demonstrasi di depan Gedu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya memulangkan 141 dari total 152 anak yang sempat ditangkap terkait aksi kericuhan di Jakarta pada Kamis (27/8).Dir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung hunian baru warga di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 28 Agustus 2026
NASIONAL
JAKARTA Pemblokiran rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok, oleh Bank Mandiri dinilai dapat memberi
EKONOMI
KUPANG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 9.278 gempa bumi susulan terjadi setelah gempa utama magnitudo (M)
PERISTIWA
MEDAN Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Dalam lima hari, tiga kejadian dilapor
PERISTIWA
KARO Aparat gabungan kembali meningkatkan pengawasan di kawasan zona merah Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Patroli dila
PARIWISATA
JAKARTA Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan pihak Nikita Mirzani dalam perkara Perbuatan Melawan Huku
ENTERTAINMENT
JAKARTA Sejumlah saham mencatatkan penguatan signifikan selama perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2428 Agustus 2026. S
EKONOMI