Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Pemko Medan Nunggak Pajak, Ada yang Tanpa Pelat dan Spion
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan pada awal 2025 masih menghadapi persoalan serius terkait keamanan pangan.
Sejumlah kasus dugaan keracunan siswa yang mengonsumsi makanan dari program tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap standar pengelolaan makanan di lapangan.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN, Prof. Dr. Dede Anwar Musadad, menilai terdapat titik-titik kritis atau critical control points (CCP) dalam seluruh rantai penyelenggaraan MBG yang harus diawasi ketat untuk mencegah risiko kesehatan.Baca Juga:
"Setiap pihak yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko, baik dari bahan, peralatan, maupun lingkungan," ujar Dede, dari situs BRIN, Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menjelaskan, potensi kontaminasi pangan dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari faktor fisik, biologis, kimia, hingga alergen.
Sejumlah patogen yang kerap ditemukan dalam kasus keracunan pangan antara lain Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus.
Menurut Dede, terdapat delapan tahapan penting dalam pengolahan pangan, namun risiko tertinggi terjadi pada proses memasak, penyimpanan makanan matang, serta lamanya waktu antara produksi dan konsumsi.
"Produksi sajian MBG dalam jumlah besar dengan proses yang panjang juga meningkatkan potensi kontaminasi," kata dia.
Ia menilai, standar operasional program MBG saat ini masih belum seragam karena program masih dalam tahap pengembangan.
Kondisi itu membuat penguatan sistem pengawasan menjadi mendesak.
Selain itu, aspek sanitasi seperti ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah, serta higiene perorangan juga dinilai berperan penting dalam mencegah kontaminasi makanan.
Peneliti BRIN lainnya, Joko Irianto, menambahkan bahwa pengawasan kualitas bahan baku, proses penyimpanan, hingga penyajian harus dilakukan secara terintegrasi.
"Pengawasan kualitas bahan, penyimpanan yang benar, pengolahan yang higienis, serta penyajian yang aman merupakan satu kesatuan untuk mencegah kontaminasi," ujar Joko.
Ia menekankan pentingnya pemeriksaan bahan makanan, baik secara visual maupun melalui uji laboratorium, untuk memastikan keamanan konsumsi.
Penggunaan sistem first in first out (FIFO) dalam penyimpanan juga dinilai penting untuk mencegah pembusukan.
Selain itu, tenaga pengolah makanan disebut perlu memiliki sertifikasi serta menerapkan prinsip Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dalam proses produksi makanan.
"Penguatan kompetensi tenaga dan standarisasi fasilitas pengolahan pangan menjadi langkah penting agar program MBG berjalan aman dan berkelanjutan," kata Joko.*
(km/ad)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN