Wakil Wali Kota Medan Gowes Bersama Forkopimda, Pantau Kondisi Kota Sambil Perkuat Sinergi
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengisi akhir pekan dengan cara berbeda. Pada Sabtu pagi, 27 Juni 2026, ia bersepeda b
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Perkembangan terbaru perkara ini menyeret nama mantan Menteri Perhubungan era Presiden Joko Widodo, Budi Karya Sumadi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik tengah menelusuri dugaan penerimaan aliran dana atau fee proyek oleh Robby Kurniawan, mantan Staf Ahli Menteri Perhubungan bidang Logistik dan Multimoda saat Budi Karya menjabat.Baca Juga:
"Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengkondisian ataupun plotting para penyedia barang dan jasa atau vendor-vendor yang kemudian nanti mengerjakan proyek di DJKA," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Mei 2026.
Menurut dia, penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan fee proyek yang diduga berkaitan dengan tersangka Sudewo.
KPK memeriksa Robby Kurniawan selama hampir tujuh jam. Ia hadir di Gedung Merah Putih KPK sejak pagi dan baru meninggalkan lokasi pemeriksaan pada sore hari.
Usai diperiksa, Robby membantah tudingan bahwa dirinya menerima aliran dana proyek. Ia menegaskan kehadirannya di KPK hanya sebagai saksi untuk melengkapi proses penyidikan.
"Yang jelas ada kesalahpahaman. Enggak ada mas, sebagai saksi aja," ujar Robby singkat kepada wartawan.
KPK juga membuka peluang menelusuri apakah dugaan pengaturan proyek tersebut dilakukan atas perintah pejabat tertinggi di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia saat itu.
Kasus ini kembali menjadi perhatian setelah muncul fakta persidangan di Pengadilan Negeri Medan yang menyeret nama Budi Karya Sumadi.
Dalam persidangan sebelumnya, mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta DJKA, Danto, disebut memberikan keterangan mengenai dugaan pengumpulan dana dari kontraktor dan pejabat pembuat komitmen.
Dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan politik pada Pilpres dan Pilgub Sumatera Utara 2024.
Namun, tuduhan tersebut telah dibantah oleh Budi Karya Sumadi di hadapan majelis hakim.
Hingga kini, KPK menyatakan masih terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi proyek perkeretaapian tersebut.*
(tm/ad)
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengisi akhir pekan dengan cara berbeda. Pada Sabtu pagi, 27 Juni 2026, ia bersepeda b
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa latihan dasar militer (latsarmil) yang diikuti peserta Program Sarjana Penggera
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep terus memperkuat basis partainya menjelang kontestasi politik mendatang. Dalam Rapat
POLITIK
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki vi
NASIONAL
BLITAR Ratusan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Aliansi SPPG Blitar Raya menggelar aksi unjuk rasa un
PERISTIWA
JAKARTA Apple resmi menaikkan harga sejumlah produknya mulai 26 Juni 2026. Penyesuaian harga tersebut mencakup berbagai lini produk, sep
SAINS DAN TEKNOLOGI
KUPANG Keluarga almarhumah dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha menilai tekanan psikologis yang dialami dokter muda terse
PERISTIWA
TANGERANG Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi fasilitas produksi motor listrik United EMotor Plant 3 d
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tajam pada perdagangan Jumat (26/6/2026). Berdasarkan data Bursa Efek Indones
EKONOMI
MEDAN Polrestabes Medan masih menyelidiki laporan dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilayangkan seorang warga bernama Robin Silalah
HUKUM DAN KRIMINAL