Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aktor utama serta pemodal di balik jaringan perjudian daring internasional yang melibatkan 321 warga negara asing (WNA) di Jakarta Barat.
Sahroni menilai pengungkapan tersebut merupakan salah satu operasi besar dalam sejarah pemberantasan judi online di Indonesia. Namun, menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan saja.
"Komisi III mengapresiasi kinerja luar biasa Polri, ini pengungkapan super besar dalam sejarah pemberantasan judol di dalam negeri. Tapi yang paling penting, seluruh pelaku harus diproses hukum di Indonesia," kata Sahroni, Senin (11/5/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, para pelaku yang beroperasi di Indonesia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku tanpa pengecualian.
Sahroni juga menduga jaringan tersebut tidak mungkin beroperasi tanpa adanya dukungan pendanaan kuat, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lokal.
Karena itu, ia meminta Polri memperkuat koordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana serta pihak yang memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut.
"Siapa yang menggaji mereka? Siapa yang memfasilitasi? Pasti ada pemodalnya. Tidak mungkin 300 lebih WNA bisa beroperasi tanpa aktor kuat di belakangnya," ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh pihak yang terlibat, baik WNA maupun WNI, harus ditindak tanpa pandang bulu hingga ke akar jaringan.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap 321 WNA yang diduga terlibat praktik judi online di sebuah kompleks perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan itu, aparat juga menyita uang tunai sekitar Rp1,9 miliar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyebut kasus ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan judi online lintas negara yang memanfaatkan jaringan digital internasional.*
(an/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN