Prabowo Kumpulkan Pengusaha Kadin di Istana, Bahas Apa?
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke Istan
EKONOMI
JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyoroti besarnya biaya negara dalam mengurus tahanan kasus tindak pidana korupsi.
Ia menyebut seluruh kebutuhan dasar para narapidana korupsi, mulai dari makanan hingga pakaian, masih ditanggung oleh negara.
Pernyataan itu disampaikan Setyo saat peluncuran buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026.Baca Juga:
Menurut Setyo, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan korupsi tidak hanya menuntut biaya besar dalam proses penindakan, tetapi juga dalam tahap setelah pelaku dijatuhi hukuman.
"Penindakan pasti akan lebih mahal dari awal sampai akhir. Sudah di dalam pun masih diurusi negara, makannya, bajunya, seragamnya dan lain-lain," kata Setyo.
Ia menilai fakta itu menjadi alasan kuat bagi KPK untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Menurut dia, pencegahan akan jauh lebih efisien dibandingkan penindakan yang berujung pada proses hukum panjang dan biaya tinggi.
Setyo menegaskan, meskipun penindakan tetap menjadi bagian dari tugas KPK, pendekatan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam strategi pemberantasan korupsi.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini.
Buku panduan yang diluncurkan diharapkan menjadi pedoman pembelajaran bagi siswa di sekolah untuk memahami nilai integritas dan menolak praktik korupsi.
"Ini adalah panduan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, cucu kita, sebagai bekal untuk membangun generasi yang berintegritas," ujarnya.
Setyo menekankan bahwa pendidikan antikorupsi tidak boleh menunggu seseorang berhadapan dengan proses hukum.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke Istan
EKONOMI
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya menyatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh penyidik dapat men
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Moh Syifak bin Muntiri dalam kasus pencurian uan
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Dr. Ahmad Yani, SH PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki arti penting secara sosial dan kesehatan dalam menunjang pertumbuhan an
OPINI
JAKARTA Pemerintah memastikan upacara peringatan detikdetik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan penurunan Bendera Pusaka dala
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memilih tidak memberikan komentar terkait kasus meninggalnya Sutrimo, yang disebutsebut merupakan Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehIja SuntanaLUMRAH saja, dalam politik, selalu ada angka yang naik dan ada angka yang turun. Hari ini seorang politisi berada di puncak
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menangkap seorang pilot Malaysia Airlines bernama Mohd Saufi bin Othma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat khusus untuk membahas program In
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 92 kilogr
HUKUM DAN KRIMINAL