BREAKING NEWS
Rabu, 13 Mei 2026

Menkeu Purbaya Tegas! DJP Dilarang Umumkan Kebijakan Pajak Lagi: Agak Meresahkan

Adelia Syafitri - Senin, 11 Mei 2026 18:44 WIB
Menkeu Purbaya Tegas! DJP Dilarang Umumkan Kebijakan Pajak Lagi: Agak Meresahkan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (foto: Setpres/yt)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan karena dinilai kerap mengeluarkan pengumuman yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan pelaku usaha.

Ke depan, ia menegaskan hanya dirinya yang akan menyampaikan kebijakan perpajakan.

"Saya akan tegur DJP. Kan berkali-kali DJP mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026.

Baca Juga:

Purbaya mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepastian informasi dan mencegah simpang siur kebijakan perpajakan di publik.

Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan wajib pajak serta stabilitas iklim usaha.

"Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, ke depan hanya Menteri Keuangan yang diperbolehkan mengumumkan kebijakan perpajakan, sementara DJP berperan sebagai pelaksana kebijakan.

"Ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan dirjen pajak lagi," kata Purbaya.

Ia juga menyinggung sejumlah isu yang sempat menimbulkan polemik, seperti wacana pajak jalan tol dan kebijakan pajak lainnya yang sempat ramai dibahas publik.

Purbaya menegaskan pemerintah belum akan menerapkan pajak baru selama pertumbuhan ekonomi belum stabil di level 6 persen.

"Kalau dua sampai tiga kuartal berturut-turut di atas enam persen, kita akan pertimbangkan pajak-pajak yang lain," ujarnya.

Namun demikian, ia menyebut kebijakan pajak di sektor perdagangan daring atau e-commerce akan tetap dipertimbangkan untuk menciptakan persaingan yang lebih adil dengan pedagang konvensional.

Editor
:
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Grace Natalie Tegaskan Kasus Video JK Tidak Terkait PSI
Wagub Sumut Apresiasi DPRD atas Rekomendasi LKPj 2025, Janji Tindaklanjuti Evaluasi Kinerja Pemerintah
KSPSI Tolak Permenaker Baru soal Outsourcing, Buruh Nilai Aturan Rugikan Pekerja
Andrie Yunus Tolak Hadiri Sidang Penyiraman Air Keras, TAUD Khawatir Ada Intimidasi
DPR Desak Polri Bongkar Seluruh Jaringan Judol usai Penggerebekan di Hayam Wuruk
Ustaz SAM Kini Diburu Interpol! Polri Ajukan Red Notice usai Jadi Tersangka Pelecehan Santri
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru