Reforma Agraria dalam Spirit Sumitro Djojohadikusumo: Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Oleh Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si.PERSOALAN tanah di Indonesia bukan sekadar urusan sertipikat, batas wilayah, atau tata ruang. Ia a
OPINI
MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut atas pengesahan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sumut akhir Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Surya dalam rapat paripurna pengesahan dan penyampaian keputusan DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Medan, Senin, 11 Mei 2026.
Rapat dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, para wakil ketua, serta anggota dewan.Baca Juga:
Surya menyebut rekomendasi DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif sekaligus bentuk sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut dia, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah provinsi.
"Tahun 2025 merupakan masa yang penuh tantangan sekaligus peluang," kata Surya dalam sambutannya.
Ia menuturkan pemerintah daerah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Surya mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.
Seluruh rekomendasi DPRD, kata dia, akan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
"Termasuk evaluasi program yang belum optimal, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
DPRD Sumut dalam rekomendasinya menyoroti sejumlah aspek, antara lain peningkatan ekonomi makro, reformasi birokrasi dan kepegawaian, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta pengelolaan aset daerah agar lebih produktif.
Surya menegaskan bahwa kemitraan antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Oleh Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si.PERSOALAN tanah di Indonesia bukan sekadar urusan sertipikat, batas wilayah, atau tata ruang. Ia a
OPINI
BATU BARA Upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika terus diperkuat hingga tingkat desa. Salah satunya melalui rapat koordin
PEMERINTAHAN
MEDAN Lion Group mengoptimalkan konektivitas penerbangan dari Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, menuju Malaysia. Dua maskapai di bawah na
PARIWISATA
MEDAN Serapan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana di Kota Medan masih menjadi perhatian pemerintah kota. W
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyerahkan bukti tambahan dalam perkara gugatan terkait legalisir ijazah Joko Widodo (
NASIONAL
BOGOR Klaster hunian mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai dibongkar pada Rabu (30/9/2026). Pembongka
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau pengerjaan drainase menggunakan Uditch di Jalan Bhayangkari, Kelurahan Indra Kasi
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau proses revitalisasi SMP Negeri 6 di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Sei Tual
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama DPRD Kota Tanjungbalai menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubah
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Bunda Literasi Kota Tanjungbalai Mashadayani Mahyarudin menggelar kegiatan Sa
PENDIDIKAN