Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merombak struktur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2026.
Perubahan itu mencakup pemecahan sejumlah dinas, penggabungan organisasi, hingga perubahan nomenklatur.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara Chusnul Fanany Sitorus mengatakan terdapat tiga dinas yang mengalami perubahan dalam restrukturisasi tersebut.Baca Juga:
"Total ada tiga dinas yang berubah. Ada yang dimekarkan dan ada yang dikecilkan," kata Chusnul, Senin, 11 Mei 2026.
Namun, ia tidak merinci alasan teknis perubahan tersebut dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Pemprov Sumut Dedi Jaminsyah mengatakan restrukturisasi dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah daerah.
"Penataan struktur organisasi sesuai kebutuhan masyarakat agar kinerja pemerintah semakin meningkat," kata Dedi.
Perubahan struktur tersebut sebelumnya telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara melalui persetujuan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada 29 Desember 2025.
Salah satu perubahan terbesar terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sumatera Utara yang dipecah menjadi beberapa organisasi baru.
Dinas tersebut kini dibagi menjadi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Sumber Daya Air.
Selain itu, pemerintah juga menggabungkan sejumlah dinas sektor pertanian menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara.
Sebelumnya, urusan tersebut ditangani secara terpisah oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN