Pisah Sambut Kapolres Asahan Diwarnai Doa Bersama untuk Korban Gempa Simalungun dan NTT
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar acara temu ramah dan pisah sambut Kapolres Asahan dari AKBP Revi Nurvelani kepada AKBP Adi Dh
PEMERINTAHAN
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merombak struktur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2026.
Perubahan itu mencakup pemecahan sejumlah dinas, penggabungan organisasi, hingga perubahan nomenklatur.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara Chusnul Fanany Sitorus mengatakan terdapat tiga dinas yang mengalami perubahan dalam restrukturisasi tersebut.Baca Juga:
"Total ada tiga dinas yang berubah. Ada yang dimekarkan dan ada yang dikecilkan," kata Chusnul, Senin, 11 Mei 2026.
Namun, ia tidak merinci alasan teknis perubahan tersebut dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Pemprov Sumut Dedi Jaminsyah mengatakan restrukturisasi dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah daerah.
"Penataan struktur organisasi sesuai kebutuhan masyarakat agar kinerja pemerintah semakin meningkat," kata Dedi.
Perubahan struktur tersebut sebelumnya telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara melalui persetujuan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada 29 Desember 2025.
Salah satu perubahan terbesar terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sumatera Utara yang dipecah menjadi beberapa organisasi baru.
Dinas tersebut kini dibagi menjadi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Sumber Daya Air.
Selain itu, pemerintah juga menggabungkan sejumlah dinas sektor pertanian menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara.
Sebelumnya, urusan tersebut ditangani secara terpisah oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan.
Berikut nama-nama dinas beserta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026:
1. Inspektorat: Sulaiman Harahap
2. Sekretaris Daerah: Pj Sulaiman Harahap
Sekretariat daerah
-Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ade Sofianta
-Biro Kesejahteraan Rakyat: Kosim
-Biro Hukum: Aprillia Haslantini
-Biro Perekonomian: Poppy Marulita Hutagalung
-Biro Pengadaan Barang dan Jasa: Yoga Budi Pratama Irawan
-Biro Administrasi Pembangunan: Faisal Arif Nasution
-Biro Organisasi: Dedi Jaminsyah
-Biro Umum: Chusnul Fanany
-Biro Administrasi Pimpinan: Ady Putra Parlaungan
3.Sekretariat DPRD: Muhammad Ali Sipahutar
4. Badan Kepegawaian : Chusnul Fanamy
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Mulyono
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Tuahta Ramajaya
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah : Timur Tumanggor
8. Badan Pendapatan Daerah: Sutan Tolang Lubis
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Agustinus
10. Badan Penghubung Daerah: Ichsanul Arifin
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral: Dedi Jaminsyah
12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Plt Yuda Pratiwi
13. Dinas Kelautan dan Perikanan: masih kosong
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana : Dwi Endah Pratiwi
15. Dinas Kesehatan: Faisal Hasrimy
16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: Fariz Haholongan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika :Hotmansyah Harahap
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: masih kosong
19. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Heri Wahyudi Marpaung
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil: Parlindungan Pane
21. Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya: Chandra Dalimunthe
22. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan: Mahfullah Daulay
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Nur Baeti Harahap
24. Dinas Pendidikan: Alexander Sinulingga
25. Dinas Perhubungan: Yuda Pratiwi
26.Dinas Perpustakaan dan Arsip: Desni Maharani
27.Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman: Rahmat Hidayat
28.Dinas Sosial : Ilyan Chandra Simbolon
29.Dinas Ketenagakerjaan : Yuliani
30.Satuan Polisi Pamong Praja: Moettaqien
31.UPTD Khusus RSU Haji Medan: Yulianda Elvi Nasution
32.UPTD Khusus RSJ Prof dr M Ildrem: Suriani Purnamawati.
Perubahan nomenklatur juga dilakukan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) yang kini berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Sumatera Utara.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyebut restrukturisasi ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.*
(tm/ad)
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar acara temu ramah dan pisah sambut Kapolres Asahan dari AKBP Revi Nurvelani kepada AKBP Adi Dh
PEMERINTAHAN
LABUAN BAJO Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih akan membagi tugas mengikuti upacara peringatan HUT ke81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus
PEMERINTAHAN
PIDIE JAYA Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mempercepat normalisasi muara Sungai Krueng Meureudu untuk memulihkan akses nelayan yang
EKONOMI
TAPAKTUAN Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk membenahi infrastruktur dasar
NASIONAL
RUTENG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sedikitnya 27 gempa bumi susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT)
NASIONAL
BANDUNG Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan bertolak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meninjau langsung sekaligus mengawasi penanganan
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap tiga wanita yang diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu di Deli Serdang, Su
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUAN BAJO Pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan memprioritaskan evakuasi korban, penya
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin meminta pemerintah pusat menambah dukungan anggaran untuk penanganan dampa
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menilai pengamalan nilainilai Pancasila semakin penting di tengah
NASIONAL