Main Game dan Merokok Saat Rapat, Anggota DPRD Jember: Khilaf, Saya Manusia Biasa
JEMBER Anggota DPRD Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Achmad Syahri AsSiddiq, mengaku menyesali tindakannya setelah video dirinya ber
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan karena dinilai kerap mengeluarkan pengumuman yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan pelaku usaha.
Ke depan, ia menegaskan hanya dirinya yang akan menyampaikan kebijakan perpajakan.
"Saya akan tegur DJP. Kan berkali-kali DJP mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026.Baca Juga:
Purbaya mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepastian informasi dan mencegah simpang siur kebijakan perpajakan di publik.
Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan wajib pajak serta stabilitas iklim usaha.
"Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, ke depan hanya Menteri Keuangan yang diperbolehkan mengumumkan kebijakan perpajakan, sementara DJP berperan sebagai pelaksana kebijakan.
"Ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan dirjen pajak lagi," kata Purbaya.
Ia juga menyinggung sejumlah isu yang sempat menimbulkan polemik, seperti wacana pajak jalan tol dan kebijakan pajak lainnya yang sempat ramai dibahas publik.
Purbaya menegaskan pemerintah belum akan menerapkan pajak baru selama pertumbuhan ekonomi belum stabil di level 6 persen.
"Kalau dua sampai tiga kuartal berturut-turut di atas enam persen, kita akan pertimbangkan pajak-pajak yang lain," ujarnya.
Namun demikian, ia menyebut kebijakan pajak di sektor perdagangan daring atau e-commerce akan tetap dipertimbangkan untuk menciptakan persaingan yang lebih adil dengan pedagang konvensional.
"Supaya yang offline bisa lebih bersaing," kata dia.
Dengan kebijakan baru tersebut, Purbaya menegaskan DJP akan difokuskan sebagai pelaksana teknis, bukan pengumum kebijakan perpajakan.*
(cn/ad)
JEMBER Anggota DPRD Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Achmad Syahri AsSiddiq, mengaku menyesali tindakannya setelah video dirinya ber
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuntutan pidana terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti gugurnya empat prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon saat mengh
NASIONAL
JEMBER Majelis Kehormatan Partai Gerindra menjatuhkan sanksi teguran keras dan terakhir kepada anggota DPRD Jember, Achmad Syahri AsSid
POLITIK
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana merelokasi SMK Negeri 1 Gido di Kabupaten Nias dengan anggaran sebesar Rp4,5 miliar ya
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Ibadah kurban tidak semata dimaknai sebagai ritual penyembelihan hewan saat Hari Raya Idul Adha, tetapi juga menjadi wujud ny
AGAMA
BATU BARA Guna memberikan dukungan langsung kepada peserta Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) XIX Tingkat Kabupaten Batu Bara Tahun 144
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian dua pelaku perampokan terhadap penumpang angkutan kota (angkot) Morina 81 di Kota Medan akhirnya berakhir. Tim gabungan d
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Universitas Dharmawangsa menjajaki kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai guna memperkuat sinergi antara
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pelaksana Harian Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri kegiatan Galeri Seni Budaya, CoKurikuler, dan Mil
PEMERINTAHAN