Reforma Agraria dalam Spirit Sumitro Djojohadikusumo: Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Oleh Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si.PERSOALAN tanah di Indonesia bukan sekadar urusan sertipikat, batas wilayah, atau tata ruang. Ia a
OPINI
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan karena dinilai kerap mengeluarkan pengumuman yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan pelaku usaha.
Ke depan, ia menegaskan hanya dirinya yang akan menyampaikan kebijakan perpajakan.
"Saya akan tegur DJP. Kan berkali-kali DJP mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026.Baca Juga:
Purbaya mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepastian informasi dan mencegah simpang siur kebijakan perpajakan di publik.
Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan wajib pajak serta stabilitas iklim usaha.
"Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, ke depan hanya Menteri Keuangan yang diperbolehkan mengumumkan kebijakan perpajakan, sementara DJP berperan sebagai pelaksana kebijakan.
"Ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan dirjen pajak lagi," kata Purbaya.
Ia juga menyinggung sejumlah isu yang sempat menimbulkan polemik, seperti wacana pajak jalan tol dan kebijakan pajak lainnya yang sempat ramai dibahas publik.
Purbaya menegaskan pemerintah belum akan menerapkan pajak baru selama pertumbuhan ekonomi belum stabil di level 6 persen.
"Kalau dua sampai tiga kuartal berturut-turut di atas enam persen, kita akan pertimbangkan pajak-pajak yang lain," ujarnya.
Namun demikian, ia menyebut kebijakan pajak di sektor perdagangan daring atau e-commerce akan tetap dipertimbangkan untuk menciptakan persaingan yang lebih adil dengan pedagang konvensional.
"Supaya yang offline bisa lebih bersaing," kata dia.
Dengan kebijakan baru tersebut, Purbaya menegaskan DJP akan difokuskan sebagai pelaksana teknis, bukan pengumum kebijakan perpajakan.*
(cn/ad)
Oleh Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si.PERSOALAN tanah di Indonesia bukan sekadar urusan sertipikat, batas wilayah, atau tata ruang. Ia a
OPINI
BATU BARA Upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika terus diperkuat hingga tingkat desa. Salah satunya melalui rapat koordin
PEMERINTAHAN
MEDAN Lion Group mengoptimalkan konektivitas penerbangan dari Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, menuju Malaysia. Dua maskapai di bawah na
PARIWISATA
MEDAN Serapan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana di Kota Medan masih menjadi perhatian pemerintah kota. W
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyerahkan bukti tambahan dalam perkara gugatan terkait legalisir ijazah Joko Widodo (
NASIONAL
BOGOR Klaster hunian mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai dibongkar pada Rabu (30/9/2026). Pembongka
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau pengerjaan drainase menggunakan Uditch di Jalan Bhayangkari, Kelurahan Indra Kasi
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau proses revitalisasi SMP Negeri 6 di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Sei Tual
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama DPRD Kota Tanjungbalai menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubah
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Bunda Literasi Kota Tanjungbalai Mashadayani Mahyarudin menggelar kegiatan Sa
PENDIDIKAN