Ombudsman Soroti Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 M, Diduga Tak Wajar dan Berpotensi Mark Up

Di sisi lain, Kementerian Sosial menyatakan telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan konsultasi terkait potensi kerawanan dalam pengadaan Sekolah Rakyat.

Wamensos Agus Jabo Priyono mengatakan pemerintah tidak akan menoleransi pelanggaran dalam proses pengadaan.

"Apabila ditemukan adanya aspek pelanggaran hukum, maka penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya," ujar Agus Jabo.

Ia juga menyebut tim khusus di Kemensos telah melakukan analisis terhadap dokumen dan mekanisme pengadaan.

Dari hasil klarifikasi awal, ditemukan potensi maladministrasi akibat keterbatasan waktu, volume pengadaan yang besar, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Meski demikian, ia menegaskan proses pengadaan secara umum tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

Pemerintah, kata dia, akan menindaklanjuti jika dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan pelanggaran prosedur maupun penyimpangan.*

(tt/ad)

KPK Dalami Dugaan Kredit Macet LPEI Rp11,7 Triliun, Dua Bos Perusahaan Swasta Diperiksa

200 Ribu Anak Terpapar Judol, DPR Minta Negara Segera Bertindak

KPK Periksa Dirut PT Catur Elang Perkasa Terkait Investasi PPT Energy Trading

Kejari Medan Eksekusi Buronan Korupsi KUR Rp6,28 Miliar ke Rutan Tanjung Gusta

Usai Tragedi ALS, Pemprov Sumut Batasi Usia Bus AKAP Maksimal 25 Tahun

Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Nobar Film Pesta Babi: Biarkan Publik Menonton dan Menilai