Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pemilik perusahaan, tenaga teknis, serta sejumlah saksi untuk memastikan alur distribusi kayu.
"Jika dalam pemeriksaan ditemukan fakta bahwa kayu berasal dari pembalakan liar, maka perkara ini akan diproses melalui instrumen hukum, baik administrasi maupun pidana," ujar Hari.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa industri pengolahan kayu atau sawmill merupakan titik krusial dalam pengawasan tata kelola hasil hutan.
Menurut dia, masuknya kayu tanpa asal-usul yang jelas ke dalam rantai industri dapat melemahkan sistem pengawasan kehutanan nasional.
"Pengawasan terhadap industri pengolahan kayu harus diperkuat agar kayu ilegal tidak menemukan jalannya menuju pasar," kata Dwi.*
(km/ad)
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih apresiasi dan keberhasilan se
PEMERINTAHAN
MEDAN Isu MinyaKita yang diduga berbau solar dan sempat menghebohkan masyarakat di sejumlah daerah di Pulau Jawa dipastikan belum ditemu
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebag
NASIONAL
LANGKAT Sosok Wakil Bupati Langkat, Tiorita Surbakti, menjadi perhatian publik setelah Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim diamankan
POLITIK
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan Jumat (3/7/2026). Mata uang Garuda naik 32 poin atau sekitar 0,18 persen ke
EKONOMI
MEDAN Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meninjau langsung Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
EKONOMI
MEDAN Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pembangunan Sekolah
PENDIDIKAN
DELI SERDANG Kemunculan buih putih menyerupai bongkahan salju yang memenuhi aliran Sungai Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten D
PERISTIWA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan akhir pekan dengan penguatan signifikan. Pada penutupan sesi perdagang
EKONOMI
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan permohonan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya untuk menggugat penetapan diriny
NASIONAL
