Gakkum Kehutanan Temukan 1.677 Kayu Hasil Pembalakan Liar di Asahan, Lima Perusahaan Diselidiki

ASAHAN — Tim gabungan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menemukan 1.677 batang kayu rimba yang diduga berasal dari aktivitas ilegal di lima perusahaan pengolahan kayu di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Rabu (13/5/2026).

Kayu tersebut diduga berasal dari praktik pembalakan liar di kawasan hutan Desa Poldung, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), sebelum kemudian didistribusikan ke sejumlah industri pengolahan kayu di Asahan.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan operasi ini dilakukan bersama Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut.

Baca Juga:

• Wagub Sumbar Vasko Ruseimy Alami Kecelakaan Dini Hari, Mobil Tabrak Truk di Perjalanan Dinas Menuju Padang

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran kayu ilegal dari Desa Poldung, Labura.

Kayu tersebut diduga diangkut dan ditampung oleh sejumlah industri pengolahan kayu di wilayah Asahan.

"Tim gabungan kemudian melakukan pengecekan lapangan untuk menelusuri asal-usul kayu, legalitas dokumen angkutan, serta kesesuaian kegiatan industri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Hari dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5/2026).

Dalam pemeriksaan lapangan, petugas menemukan dugaan penerimaan kayu ilegal di lima perusahaan.

Sejumlah kayu bulat dan mesin pengolahan turut diamankan sebagai barang bukti.

Rinciannya sebagai berikut:

- CV AMS: 758 batang kayu log dan 12 unit mesin bandsaw disita
- UD R: 413 batang kayu log dan 5 unit mesin bandsaw
- CV FJ: 36 batang kayu log dan 6 unit mesin bandsaw
- CV MBS: sekitar 360 batang kayu log dan 2 unit mesin bandsaw
- CV SJP: sekitar 110 batang kayu log dan 5 unit mesin bandsaw

Selain kayu bulat, tim juga menemukan kayu olahan berupa papan dan reng kaso di lokasi industri tersebut.

Saat ini, penyidik masih menelusuri legalitas dokumen pengelolaan kayu, termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO), serta penanda legalitas kayu.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pemilik perusahaan, tenaga teknis, serta sejumlah saksi untuk memastikan alur distribusi kayu.

"Jika dalam pemeriksaan ditemukan fakta bahwa kayu berasal dari pembalakan liar, maka perkara ini akan diproses melalui instrumen hukum, baik administrasi maupun pidana," ujar Hari.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa industri pengolahan kayu atau sawmill merupakan titik krusial dalam pengawasan tata kelola hasil hutan.

Menurut dia, masuknya kayu tanpa asal-usul yang jelas ke dalam rantai industri dapat melemahkan sistem pengawasan kehutanan nasional.

"Pengawasan terhadap industri pengolahan kayu harus diperkuat agar kayu ilegal tidak menemukan jalannya menuju pasar," kata Dwi.*

(km/ad)

Wagub Sumbar Vasko Ruseimy Alami Kecelakaan Dini Hari, Mobil Tabrak Truk di Perjalanan Dinas Menuju Padang

Ketika Angka Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan

99 Persen Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera Bersih dari Lumpur, Pemulihan Hampir Tuntas

Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Senin 18 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Ramai Dipertanyakan, Wali Kota Medan Akhirnya Ungkap Alasan ke Luar Negeri

Wagub Sumut Sebut HUT ke-154 Jadi Momentum Kota Binjai Naik Kelas Jadi Kota Kompetitif dan Maju