BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JATIM -Di Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, isu serius mencuat ketika kepala dusun, berinisial P, dituduh terlibat dalam perilaku asusila dengan istri warga. Tindakan ini membuat ratusan bapak-bapak di desa tersebut merasa resah, sehingga mereka melakukan aksi protes menuntut agar Kadus P dicopot dari jabatannya.
Latar Belakang KasusIsu ini berawal dari tuduhan bahwa Kadus P telah menjalin hubungan terlarang dengan beberapa istri warga. Kekhawatiran akan dampak negatif dari tindakan sang kadus ini membuat warga beraksi. Dalam dua kali aksi demonstrasi, mereka menuntut agar Kadus P diberhentikan karena perilakunya yang dianggap tidak pantas dan merusak reputasi desa.
Seorang warga, Dewo, menyatakan, “Perbuatan tak terpuji ini sudah berlangsung lebih dari sekali. Kami meminta agar Kadus dipecat karena banyak korban yang berjatuhan. Jangan sampai ada korban baru lagi.” Pernyataan ini mencerminkan kegundahan masyarakat yang merasa terancam oleh tindakan kadus yang seharusnya menjaga norma dan moral di desa.
Aksi Protes yang BerlanjutProtes dimulai dengan mengelilingi kampung menggunakan pengeras suara untuk mengajak warga lainnya bergabung. Pada tanggal 21 Oktober 2024, ratusan warga menggeruduk kantor desa, menuntut kejelasan dan tindakan tegas terhadap Kadus P. Aksi ini mendapat perhatian dari Camat Panekan, Yanu Hari Wibowo, yang menyatakan akan meneruskan tuntutan tersebut kepada Pj Bupati Magetan.
Proses Penanganan KasusMenyusul aksi demonstrasi, pihak Inspektorat melakukan penyelidikan terkait tuduhan ini. Camat Yanu menjelaskan bahwa laporan warga sudah disampaikan ke Pj Bupati pada tanggal 14 Oktober. Proses investigasi dilakukan untuk memastikan kebenaran tuduhan yang diarahkan kepada Kadus P.
Pengunduran Diri Kadus PTekanan dari warga tampaknya membawa hasil. Pada tanggal 23 Oktober 2024, Kadus P akhirnya mengajukan surat pengunduran diri menjelang pemeriksaan oleh tim khusus. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Magetan, Eko Muryanto, mengkonfirmasi bahwa surat tersebut diterima, meskipun tidak menyebutkan alasan pengunduran diri.
“Surat pengunduran diri kita terima tanggal 23 kemarin. Dalam surat tersebut, tidak disebutkan alasan, hanya menyatakan pengunduran diri saja,” ungkap Eko. Dengan pengunduran diri ini, rencana pemeriksaan khusus oleh Inspektorat pun otomatis dihentikan, mengingat Kadus P bukan lagi aparatur desa.
Harapan Warga dan Langkah SelanjutnyaMeskipun Kadus P telah mengundurkan diri, Eko Muryanto menekankan bahwa jika ada korban lain yang ingin melapor, kasus tersebut akan dilanjutkan ke ranah hukum. “Apabila ada korban lain yang mau melapor, itu sudah ranah hukum,” jelas Eko, menegaskan pentingnya perlindungan bagi warga yang merasa dirugikan.
Kejadian ini menggambarkan bagaimana masyarakat dapat bersatu dalam menghadapi tindakan yang dianggap tidak etis oleh pemimpin mereka. Rasa resah dan kehilangan kepercayaan terhadap sosok yang seharusnya melindungi mereka mendorong warga untuk mengambil tindakan. Dalam waktu dekat, diharapkan pemerintah daerah dapat menangani isu ini secara transparan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
(N/014)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN