Pemkab Simalungun Susun Rencana Induk Pembangunan Daerah, Jadi Cetak Biru Pembangunan hingga 2045
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) sebagai landasan pembangunan jangka pa
PEMERINTAHAN
ACEH SINGKIL - Sekitar seratusan warga dari sejumlah desa terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (8/6/2026). Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pemuka (Gemuka) menuntut pemerintah daerah segera merealisasikan bantuan jatah hidup (jadup) dan dana stimulan korban banjir 2025–2026.
Aksi tersebut dipimpin oleh koordinator Gemuka, Buyung Sanang Manik, bersama koordinator lapangan Rasukuddin Malau. Dalam aksinya, massa meminta kejelasan realisasi bantuan yang dinilai belum sampai ke masyarakat terdampak.
"Kami datang ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati. Kalau ada yang menyuarakan di luar konteks, itu bukan bagian dari Gemuka," kata Rasukuddin Malau di lokasi aksi.Baca Juga:
Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon menyayangkan adanya sejumlah pihak di luar struktur organisasi Gemuka yang ikut dalam aksi tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen mengawal pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.
"Data sudah kami usulkan kembali lebih dari delapan ribu penerima. Usulan sudah kami kirim ke kementerian terkait," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mencairkan bantuan dalam waktu singkat karena seluruh proses harus mengikuti mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Aliasmi Pohan menyebut pihaknya telah melakukan pendataan langsung ke desa-desa terdampak banjir dan mengirimkan data ke pemerintah pusat untuk diproses lebih lanjut.
Hal senada disampaikan Kalaksa BPBD Alhusni yang mengatakan data kebencanaan telah dikumpulkan secara valid melibatkan perangkat desa dan kecamatan.
Dari unsur keamanan, aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif.
Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triono bersama Dandim 0109 Aceh Singkil Letkol M. Aminudin turut memantau langsung jalannya unjuk rasa tersebut.
Hingga aksi berakhir, sebagian massa masih bertahan di halaman kantor bupati menunggu kepastian lanjutan dari pemerintah daerah. Situasi dilaporkan tetap kondusif.*
(dh)
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) sebagai landasan pembangunan jangka pa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh camat di Kota Medan memprioritaskan penggunaan Dana Kelurahan (Dankel) un
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegur Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Melvi Marlabayana, menyusul banya
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengajukan upaya hukum banding atas putusan bebas terhadap empat terdakwa dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persija Jakarta resmi menunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi
OLAHRAGA
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pemerintah tengah menyiapkan pergantian Menter
NASIONAL
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ketua Ombudsman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegur PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di s
PEMERINTAHAN
ACEH SINGKIL Sekitar seratusan warga dari sejumlah desa terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di halaman Ka
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membahas implementasi aturan baru terkait tata kelola ekspor sumber daya ala
EKONOMI