ACEH SINGKIL - Sekitar seratusan warga dari sejumlah desa terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (8/6/2026). Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pemuka (Gemuka) menuntut pemerintah daerah segera merealisasikan bantuan jatah hidup (jadup) dan dana stimulan korban banjir 2025–2026.
Aksi tersebut dipimpin oleh koordinator Gemuka, Buyung Sanang Manik, bersama koordinator lapangan Rasukuddin Malau. Dalam aksinya, massa meminta kejelasan realisasi bantuan yang dinilai belum sampai ke masyarakat terdampak.
"Kami datang ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati. Kalau ada yang menyuarakan di luar konteks, itu bukan bagian dari Gemuka," kata Rasukuddin Malau di lokasi aksi.Baca Juga:
Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon menyayangkan adanya sejumlah pihak di luar struktur organisasi Gemuka yang ikut dalam aksi tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen mengawal pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.
"Data sudah kami usulkan kembali lebih dari delapan ribu penerima. Usulan sudah kami kirim ke kementerian terkait," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mencairkan bantuan dalam waktu singkat karena seluruh proses harus mengikuti mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Aliasmi Pohan menyebut pihaknya telah melakukan pendataan langsung ke desa-desa terdampak banjir dan mengirimkan data ke pemerintah pusat untuk diproses lebih lanjut.
Hal senada disampaikan Kalaksa BPBD Alhusni yang mengatakan data kebencanaan telah dikumpulkan secara valid melibatkan perangkat desa dan kecamatan.
Dari unsur keamanan, aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif.
Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triono bersama Dandim 0109 Aceh Singkil Letkol M. Aminudin turut memantau langsung jalannya unjuk rasa tersebut.
Hingga aksi berakhir, sebagian massa masih bertahan di halaman kantor bupati menunggu kepastian lanjutan dari pemerintah daerah. Situasi dilaporkan tetap kondusif.*
(dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengevaluasi capaian program prioritas yang merupakan bagian dari janji kampanye dirinya
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membahas penyelesaian persoalan warga eks Blang LancangRancon
PEMERINTAHAN
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Jadi ke18 tahun 2026 melalui rapat koordin
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Sebanyak 175 calon Bintara Polri mengikuti pemeriksaan kesehatan (Rikkes) tahap II dalam rangka penerimaan Bintara Polri Tahu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ultimatum kepada sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga b
PERTANIAN AGRIBISNIS
TEBINGTINGGI Kabar mengenai dugaan diamankannya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebingtinggi berinisial AN oleh tim Kejaksaan Agung ber
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menyatakan kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak p
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggandeng Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Muhibuddin, untuk memberikan mot
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana memperkuat pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan melibatkan apara
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) sebagai landasan pembangunan jangka pa
PEMERINTAHAN
