Pemkab Simalungun Susun Rencana Induk Pembangunan Daerah, Jadi Cetak Biru Pembangunan hingga 2045
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) sebagai landasan pembangunan jangka pa
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membahas implementasi aturan baru terkait tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat iklim investasi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, koordinasi dilakukan untuk memastikan kebijakan strategis di sektor SDA berjalan efektif, termasuk pengelolaan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di bawah Danantara.
"Kami melakukan koordinasi bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus membahas tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI maupun sektor SDA di bawah Kementerian ESDM," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (8/6/2026).Baca Juga:
Selain itu, pemerintah dan DPR juga membahas percepatan investasi melalui penyederhanaan regulasi perizinan usaha. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk antara otoritas fiskal dan moneter, guna menjaga stabilitas ekonomi.
"Kita terus bekerja keras meningkatkan koordinasi agar ekonomi berjalan sesuai harapan," kata Prasetyo.
Ia menambahkan, sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menegaskan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola ekspor SDA melalui DSI. Pemerintah meminta dukungan pelaku usaha untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.*
(mt/dh)
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) sebagai landasan pembangunan jangka pa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh camat di Kota Medan memprioritaskan penggunaan Dana Kelurahan (Dankel) un
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegur Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Melvi Marlabayana, menyusul banya
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengajukan upaya hukum banding atas putusan bebas terhadap empat terdakwa dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persija Jakarta resmi menunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi
OLAHRAGA
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pemerintah tengah menyiapkan pergantian Menter
NASIONAL
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ketua Ombudsman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegur PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di s
PEMERINTAHAN
ACEH SINGKIL Sekitar seratusan warga dari sejumlah desa terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di halaman Ka
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membahas implementasi aturan baru terkait tata kelola ekspor sumber daya ala
EKONOMI