Kuasa Hukum Leonardi Minta Jokowi Jadi Saksi di Kasus Dugaan Korupsi Satelit Orbit 123 BT Kemenhan

SOLO — Tim kuasa hukum Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Senin (25/5/2026), untuk mengirimkan surat permohonan agar Jokowi hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan.

Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, mengatakan pihaknya mengajukan permohonan agar Jokowi dihadirkan dalam persidangan koneksitas di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Selain Jokowi, pihaknya juga meminta agar mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu turut dihadirkan sebagai saksi.

Baca Juga:

• Safari Keliling Indonesia Jokowi Ramai Dikaitkan dengan Pemilu 2029, Projo Angkat Bicara

"Kami mengajukan permohonan sebagai saksi dalam persidangan koneksitas. Kami juga sudah menyurati Ketua Pengadilan untuk menghadirkan Joko Widodo dan Ryamizard Ryacudu," kata Rinto di Solo.

Namun, kedatangan tim kuasa hukum tersebut tidak berhasil menemui Jokowi secara langsung.

Surat permohonan hanya dapat diserahkan melalui petugas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang berjaga di kediaman.

Kuasa hukum menyebut permohonan menghadirkan Jokowi didasarkan pada dugaan bahwa proyek satelit tersebut berkaitan dengan instruksi dalam rapat terbatas kabinet pada 3–4 Desember 2015, yang disebut memuat arahan penyelamatan slot orbit 123° BT.

Menurut pihak kuasa hukum, arahan tersebut menjadi dasar kebijakan yang melatarbelakangi pelaksanaan proyek yang kini menjadi perkara hukum.

"Dalam arahan tersebut ada instruksi untuk melaksanakan dan menyelamatkan slot orbit. Kami memiliki dokumen," ujar Rinto.

Ia menegaskan bahwa kliennya tidak memperoleh keuntungan pribadi dalam proyek tersebut, termasuk tidak menerima komisi, gratifikasi, maupun bentuk keuntungan lain.

Dalam penjelasannya, kuasa hukum juga menyoroti posisi strategis slot orbit 123° BT yang disebut memiliki nilai penting bagi kedaulatan komunikasi nasional, termasuk untuk kepentingan pertahanan, maritim, dan penanggulangan bencana.

Slot orbit tersebut disebut sebagai salah satu sumber daya terbatas di ruang angkasa yang diperebutkan banyak negara karena nilai strategis dan ekonominya.

Kuasa hukum berpendapat bahwa langkah penyelamatan slot orbit pada saat itu merupakan kebijakan strategis negara, bukan sekadar keputusan administratif.

Dalam perkara ini, kuasa hukum juga menyebut belum adanya pembayaran kepada pihak penyedia yang dipersoalkan dalam kasus tersebut.

Mereka meminta majelis hakim menilai secara utuh unsur kerugian negara serta konteks kebijakan di balik proyek tersebut.

Menurut mereka, proses hukum harus mengedepankan kebenaran materiil untuk memastikan apakah tindakan terdakwa dilakukan dalam kapasitas kebijakan negara atau untuk kepentingan pribadi.*

(tm/ad)

Safari Keliling Indonesia Jokowi Ramai Dikaitkan dengan Pemilu 2029, Projo Angkat Bicara

Pidato Prabowo, Arah Reformasi dan Warisan Kebangkitan Nasional

Kejagung Tetapkan Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Tersangka Kasus Obstruction of Justice Migor

Eks Camat Medan Polonia Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Anggaran BBM Rp332 Juta

Jokowi Bakal Perankan Tokoh Utama di Film Kolosal Sejarah Dayak-Majapahit: Saya Siap Saja

Bobby Nasution Tolak Tanda Tangan Proyek Rp484 Miliar RS Haji: Tidak Masuk Akal