KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Perkara Sudah Masuk Penyidikan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak laporan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait penerima
NASIONAL
JAKARTA -Seorang wanita berinisial IFH mengalami luka parah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh mantan suaminya, DBU, di kawasan Makasar, Jakarta Timur. Insiden brutal ini terjadi pada Rabu, 23 Oktober 2024, dan diduga berawal dari permintaan IFH untuk mendapatkan Nomor Induk Keluarga (NIK) yang diperlukan dalam pengurusan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak mereka.
Menurut keterangan dari Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, permintaan korban untuk mendapatkan NIK itu berujung pada cekcok mulut dengan mantan suaminya. “Awal kejadian saat pelapor yang meminta nomor induk keluarga atau NIK,” ungkapnya. Ade menjelaskan bahwa setelah adanya perdebatan, pelaku mulai marah dan menganiaya IFH secara fisik.
Korban yang menderita akibat penganiayaan ini melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib setelah mengalami luka di sekujur tubuhnya. Informasi dari polisi menyebutkan bahwa IFH mengalami sakit pada bagian bahu kiri, sakit kepala, serta luka-luka lainnya akibat dikeroyok oleh pelaku. “Dengan adanya kejadian tersebut, korban mengalami sakit pada bagian bahu kiri, sakit kepala, sakit hidung, dan kepala sakit akibat dikeroyok para pelaku,” lanjut Kombes Ade.
Kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur, dan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap seluruh fakta yang terjadi. Korban, yang kini dalam kondisi tidak baik, berharap keadilan dapat ditegakkan atas perbuatannya.
Kejadian ini kembali mencuatkan isu kekerasan dalam rumah tangga dan perlunya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban penganiayaan. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat semakin sadar akan pentingnya melaporkan tindakan kekerasan, baik fisik maupun emosional.
Di tengah situasi ini, berbagai komentar dan dukungan pun mengalir dari publik. Banyak yang mengecam tindakan kekerasan ini dan mendukung langkah IFH untuk mengambil tindakan hukum. Dalam sebuah wawancara, seorang aktivis perempuan menyatakan, “Kita harus bersuara melawan segala bentuk kekerasan. Setiap wanita berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan.”
Kasus ini menambah deretan insiden kekerasan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Dengan meningkatnya perhatian masyarakat, diharapkan kasus ini bisa menjadi momentum bagi penegakan hukum yang lebih baik dan dukungan yang lebih besar terhadap korban kekerasan.
Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindakan kekerasan yang dialami, serta memastikan bahwa setiap korban mendapatkan pendampingan yang diperlukan. Sebuah harapan agar keadilan dapat ditegakkan dan para pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
Berita terbaru akan terus diperbarui seiring dengan perkembangan kasus ini dan langkah-langkah hukum yang diambil oleh pihak berwenang.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak laporan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait penerima
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan serta mata uang asing yang akan dilimpahkan ke Kejaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Polisi merilis identitas korban kecelakaan beruntun yang terjadi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli S
PERISTIWA
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap mengajak Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru, AKBP Aditya S.P. Sembiring, memperkuat sin
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mempromosikan potensi budaya, pa
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI DPRD Kota Tanjungbalai resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menyatakan siap berkolaborasi dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kela
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membenarkan dirinya telah menerima surat kuasa dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
HUKUM DAN KRIMINAL
LOMBOK BARAT Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadiri Rapat Kerja Gubernur selaku anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (
PEMERINTAHAN