BPOM Wanti-wanti Bahaya Vape, Lebih dari 5 Juta Anak Indonesia Terancam Kecanduan Nikotin
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap rokok elektronik atau vape sebagai produk y
KESEHATAN
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur, yang dijadwalkan dimintai keterangan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024.
Fuad Hasan Masyhur yang telah dipanggil penyidik KPK pada Selasa (2/6/2026) tidak dapat menghadiri pemeriksaan lantaran masih berada di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihak yang bersangkutan telah menyampaikan konfirmasi ketidakhadirannya kepada penyidik sebelum jadwal pemeriksaan berlangsung.Baca Juga:
"Dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, saksi saudara FHM mengirimkan konfirmasi belum bisa memenuhi panggilan penyidik," kata Budi kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).
Menurut Budi, alasan ketidakhadiran tersebut karena Fuad masih berada di Tanah Suci dalam rangka melaksanakan ibadah haji.
"Saksi masih berada di Arab Saudi dalam rangka pelaksanaan ibadah haji," ujarnya.
KPK memastikan akan berkoordinasi lebih lanjut untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur. Sebelumnya, nama Fuad turut menjadi perhatian penyidik dalam pengembangan perkara dugaan korupsi kuota haji yang saat ini tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Selain memanggil Fuad, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat staf PT Maktour, yakni Laode Muh. Suharto, Hadijah, Novi Alfiahni, dan Leila Astrina.
Keempat saksi tersebut diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan dan menjalani proses pendalaman oleh penyidik. Namun demikian, KPK belum mengungkap secara rinci materi pemeriksaan maupun informasi yang digali dari para saksi tersebut.
Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 masih terus berjalan. KPK menegaskan akan terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi guna mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan kuota haji tersebut.*
(oz/dh)
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap rokok elektronik atau vape sebagai produk y
KESEHATAN
BINJAI Tim gabungan yang terdiri dari Polres Binjai, TNI, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai, dan Satpol PP menggelar razia di se
HUKUM DAN KRIMINAL
LEBAK Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi bangsa
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Polres Pematangsiantar berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor dinas milik Kodim 0207/Simalungun hanya dalam wakt
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut memperkuat kola
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden TimorLeste Jos RamosHorta memuji Indonesia sebagai salah satu contoh terbaik negara demokrasi yang berhasil menjaga p
INTERNASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menegaskan potensi tanaman herbal Indonesia tidak kalah dibandingkan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengungkap motif di balik kasus dugaan pemalsuan
NASIONAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat inflasi bulanan atau month to month (mtm) sebesar 0,89 persen pada Mei 2026. A
EKONOMI
JAKARTA Sutradara film dokumenter Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, turut dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyalahgunaan dat
HUKUM DAN KRIMINAL