Usulan Anak Keluarga Mampu Tak Dapat MBG Dikritik, DPR Soroti Potensi Kecemburuan di Sekolah
JAKARTA Wacana pembatasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak dari keluarga mampu menuai perhatian DPR RI. Wak
NASIONAL
JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai penanganan kejahatan jalanan seperti begal sebaiknya tetap menjadi kewenangan kepolisian tanpa melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kompolnas meminta agar pembagian peran antar-aparat penegak hukum tetap dijaga secara proporsional.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, mengatakan kepolisian sejauh ini memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kasus begal, baik dari sisi sumber daya maupun pengalaman penindakan di lapangan.Baca Juga:
"Saya kira cukup kepolisian, ayo kita jaga profesionalitasnya," kata Anam di kantor Kompolnas, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.
Anam menilai aparat kepolisian telah ditunjang oleh teknologi pengawasan, termasuk kamera CCTV di sejumlah titik rawan kejahatan.
Selain itu, mekanisme pelaporan masyarakat juga disebut semakin mudah melalui layanan darurat 110.
Menurut dia, kondisi tersebut seharusnya memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian dalam menangani kejahatan jalanan.
"Masyarakat juga bisa langsung menghubungi kepolisian dari berbagai tingkatan jika ada informasi terkait begal," ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan serta dukungan sistem teknologi menjadi faktor penting dalam mempercepat respons aparat di lapangan.
"Penting kepolisian kita dorong dan kita support supaya keamanan dan kenyamanan kita terjaga," kata Anam.
Sebelumnya, TNI menyatakan siap membantu kepolisian dalam penanganan aksi begal di sejumlah daerah.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, mengatakan pengerahan prajurit bersifat dukungan dan tidak mencakup penindakan hukum.
Menurut Nas, prajurit TNI di lapangan hanya berperan membantu menciptakan rasa aman dan memperkuat kehadiran negara dalam menjaga keamanan masyarakat.
TNI juga menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan Polri untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam penanganan kejahatan jalanan.*
(vo/ad)
JAKARTA Wacana pembatasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak dari keluarga mampu menuai perhatian DPR RI. Wak
NASIONAL
JAKARTA Ahli Hukum Perbankan sekaligus mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menilai duga
NASIONAL
Oleh Samuel F. SilaenDI tengah optimisme yang terus disampaikan pemerintah mengenai prospek ekonomi nasional, Indonesia sesungguhnya mengha
OPINI
GARUT Tragedi meninggalnya seorang siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) saat mendampingi kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) d
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah menutup perdagangan akhir pekan dengan kinerja impresif. Mata uang Garuda tercatat sebagai yang paling kuat d
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tel
NASIONAL
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memerintahkan penanganan cepat terhadap seorang warga penderita tumor
KESEHATAN
MEDAN Politisi PDI Perjuangan Sumatera Utara Japorman Saragih menjagokan Tim Nasional Argentina untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Ia
OLAHRAGA
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan kepeduliannya kepada keluarga nelayan di Kabupaten Nias S
PEMERINTAHAN
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Kepulauan Nias kepada Duta
PARIWISATA