JAKARTA – Tersangka kasus dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, merespons santai penetapan berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan.
Ia menyebut akan menunggu penjelasan resmi dari tim kuasa hukum sebelum memberikan tanggapan lebih jauh.
"Secara resmi akan ditanggapi oleh para kuasa hukum saya hari ini. Jadi sementara saya senyumin dulu," kata Roy Suryo, Rabu, 3 Juni 2026.Baca Juga:
Roy juga menyinggung istilah P-21 yang disampaikan aparat penegak hukum terkait status kelengkapan berkas perkara.
Ia menilai penyampaian informasi tersebut tidak dijelaskan secara tegas dan rinci dalam konferensi pers.
"Tidak secara tegas disebut sebagai P-21 dan sangat singkat menjelaskannya," ujarnya.
P-21 sendiri merupakan istilah dalam proses hukum yang menandakan berkas perkara telah dinyatakan lengkap secara formil dan materiil oleh kejaksaan, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Roy Suryo dan pihak lain telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Dengan status tersebut, penyidik disebut tengah mempersiapkan pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk proses persidangan.
"Berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI sudah lengkap, tidak memerlukan lagi pemenuhan kekurangan," kata Kombes Pol Iman Imannuddin, Selasa, 2 Juni 2026.
Di sisi lain, kubu Roy Suryo sebelumnya mempertanyakan proses hukum yang berjalan.
Kuasa hukum Roy, Refly Harun, menilai terdapat dugaan pelanggaran batas waktu dalam proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan.
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan pemerintah masih mendalami informasi mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI)
INTERNASIONAL
PONTIANAK Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp5,5 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran
NASIONAL
ACEH BESAR Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI) Aceh Dr H Taqwaddin mendorong ICMI menjadi k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah memprioritaskan penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKM
PEMERINTAHAN
LAMPUNG SELATAN Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi menerus sejak Jumat (4/9/2026) pukul 23.07 WIB. Meski aktivitas vulkanik men
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) akan memindahkan kantor pusatnya dari Jalan Kebon Sirih Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, ke Gedung Graha
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebut kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao ke kediaman Presiden ke7 RI Joko
POLITIK
BEIJING Jumlah korban tewas akibat banjir bandang disertai tanah longsor yang menerjang wilayah Nepal dan China terus bertambah. Hingga Ju
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menegaskan operator telekomunikasi harus mematuhi aturan perlindungan sisa kuota internet pelanggan. Sisa kuota ya
NASIONAL
JAKARTA Indonesia Police Watch (IPW) mendorong Polda Metro Jaya mengusut dugaan adanya aktor intelektual di balik kerusuhan saat aksi demo
NASIONAL
