Dudung Minta Anggaran KSP Dipisah dari Kemensetneg, Sebut Dana Pengawasan Sangat Terbatas
JAKARTA Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengusulkan agar anggaran KSP dipisahkan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemen
POLITIK
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Rabu (3/6/2026).
Pemanggilan tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah korporasi penerima manfaat izin tambang di wilayah Kukar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Japto dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain Japto, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, serta sejumlah saksi lainnya yang diduga mengetahui aliran dana maupun proses pemberian izin pertambangan.Baca Juga:
"Kami menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait perkara dugaan gratifikasi penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara," ujar Budi.
Selain Japto dan Rita Widyasari, KPK turut memanggil sejumlah pihak dari unsur perusahaan dan swasta, di antaranya staf keuangan PT Alamjaya Barapratama, direktur perusahaan, advokat, hingga wiraswasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).
Penyidik menduga terdapat praktik gratifikasi yang berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan saat Rita Widyasari menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara.
Sebelumnya, Japto Soerjosoemarno juga telah menjalani pemeriksaan oleh KPK pada 10 Maret 2026. Saat itu, penyidik mendalami sejumlah informasi terkait dugaan aliran dana dan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan sektor pertambangan batu bara di wilayah Kutai Kartanegara.
KPK menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi.*
(in/dh)
JAKARTA Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengusulkan agar anggaran KSP dipisahkan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemen
POLITIK
MEDAN Laju inflasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menjadi sorotan setelah mencatatkan angka yang jauh di atas target nasional
EKONOMI
BANDA ACEH Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putri daerah asal Aceh di panggung internasional. Fotografer jurnalis asal Banda Aceh
PENDIDIKAN
ACEH TENGAH Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Linge memang merobohkan bangunan SD Negeri 10 Linge. Namun, bencana tersebut tidak ma
PENDIDIKAN
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik tuntutan 2,5 tahun penjara terhadap empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mendirikan Satu
PENDIDIKAN
JAKARTA Pimpinan DPR RI menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk memfinalisasi sejumlah agenda legislasi, termasuk penyelesaian revisi Unda
POLITIK
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta menjatuhkan vonis terhadap tiga prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penculikan dan pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebuah truk Colt Diesel bermuatan karton mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di Fly Over Amplas, Jalan Sisingamangaraja, Kec
PERISTIWA
ACEH UTARA Sebanyak 58 unit hunian sementara (Huntara) yang ditempati korban banjir di Kabupaten Aceh Utara mengalami kerusakan setelah di
PERISTIWA