JAKARTA — Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan terkait proses ekstradisi buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut putusan tersebut dan berharap proses pemulangan tersangka segera dituntaskan agar yang bersangkutan dapat diadili di Indonesia.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan putusan itu menjadi langkah penting dalam upaya penegakan hukum lintas negara.Baca Juga:
Dengan keputusan tersebut, KPK menilai tidak ada lagi hambatan utama dalam proses ekstradisi.
"Dengan adanya putusan tersebut, KPK berharap proses ekstradisi terhadap Paulus Tannos dapat segera dituntaskan sehingga yang bersangkutan dapat dibawa ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum atas perkara yang sedang ditangani KPK," kata Budi, Jumat, 5 Juni 2026.
KPK menyatakan menghormati sekaligus mengapresiasi keputusan pengadilan Singapura yang menolak permohonan tersebut.
Menurut lembaga antirasuah itu, keberadaan Paulus Tannos di luar negeri selama ini menjadi salah satu faktor yang menghambat proses hukum di Indonesia.
"KPK menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka Paulus Tannos. Putusan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas yurisdiksi," ujarnya.
KPK menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum serta aparat penegak hukum lainnya untuk mempercepat proses administrasi ekstradisi.
Sinergi antarotoritas dinilai menjadi kunci agar pemulangan tersangka dapat berjalan efektif sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
"Sinergi antarotoritas menjadi faktor penting dalam memastikan proses ekstradisi dapat berjalan lancar, efektif, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku," kata Budi.
Paulus Tannos diketahui merupakan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Ia telah masuk daftar pencarian orang KPK sejak 2021 sebelum akhirnya ditangkap otoritas Singapura pada Januari 2025 atas permintaan Indonesia.
Sejak Juni 2025, Paulus menjalani proses sidang ekstradisi di Pengadilan Negeri Singapura.
Dengan ditolaknya gugatan terbaru, proses hukum menuju pemulangan ke Indonesia diperkirakan akan berlanjut ke tahap berikutnya.*
(d/ad)
JAKARTA Draf Revisi UndangUndang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) memuat ketentuan baru mengenai status anggota Polri y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengusulkan agar revisi UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan agar keterlibatan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam organisa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA EA Sports kembali membagikan kode redeem FC Mobile terbaru yang dapat diklaim pemain pada Jumat, 5 Juni 2026. Melalui kode terse
ENTERTAINMENT
MEDAN Sebanyak 1.015 pelari dari 34 negara dipastikan ambil bagian dalam ajang Trail of The Kings by UTMB 2026 yang akan berlangsung pad
OLAHRAGA
JAMBI Kembalinya Kompol RC ke lingkungan tugas aktif Kepolisian Daerah (Polda) Jambi memunculkan perhatian publik setelah riwayat kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) d
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bertolak menuju Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, 5 Juni 2026. Kunjungan tersebut d
OLAHRAGA
JAKARTA Pengusaha sekaligus mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, memaparkan sejumlah langkah strategi
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan terkait proses ekstradisi buron kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos. Komisi Pemberant
HUKUM DAN KRIMINAL
