Putusan MK: Relawan hingga Keluarga Tak Bisa Laporkan Dugaan Penghinaan Presiden
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua tersangka dari unsur swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023–2024 yang terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Senin (8/6/2026).
Kedua tersangka tersebut adalah Asrul Azis Taba, eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, serta Ismail Adham, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.Baca Juga:
"Hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan ASR sebagai Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri," ujar Budi.
KPK sebelumnya telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Selain itu, dua pihak swasta lainnya yakni Asrul Azis Taba dan Ismail Adham juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam penyidikan, KPK menduga adanya pengaturan kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai ketentuan, serta praktik pemberian sejumlah uang kepada pihak penyelenggara negara.
Ismail Adham disebut memberikan uang sebesar 30.000 dolar AS kepada eks staf khusus Menteri Agama serta sejumlah dana lain kepada pejabat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Sementara itu, Asrul Azis Taba diduga menyalurkan dana ratusan ribu dolar AS untuk mengatur distribusi kuota haji khusus kepada sejumlah biro perjalanan.
KPK juga menelusuri aliran dana yang diduga menghasilkan keuntungan tidak sah bagi sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pada tahun 2024.
Kasus ini terus dikembangkan untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain serta memastikan seluruh aliran dana dalam pengaturan kuota haji tersebut.*
(k/dh)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI menerima usulan Presiden Prabowo Subianto terkait empat calon pejabat Bank Indonesia (BI). Usulan tersebut terdiri atas s
EKONOMI
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali naik pada perdagangan Kamis, 13 Agustus 2026.
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transfer pricing PT To
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Prof Dr Ahmad Sihabudin M.SiDI TENGAH derasnya arus informasi, kita hidup pada sebuah zaman ketika kabar bergerak lebih cepat daripada
OPINI
JAKARTA Tabel KUR BRI 2026 menjadi salah satu informasi yang banyak dicari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhk
EKONOMI
JAKARTA Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu momen penting yang dinantikan umat Islam setiap tahun. Peringatan ini menjadi kese
AGAMA
Oleh Dahlan IskanKEMATIAN Winda dan Sutrimo terus menjadi polemik karena disangkutkan dengan penanganan kasus korupsi.Dibuat dengan AIWin
OPINI
MUSI BANYUASIN Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Pabrik Kelapa Sawit milik KUD Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra
EKONOMI
JAKARTA Polemik mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond memasuki pembahasan yang lebih luas. Perdebatan tidak hanya menyangkut kemamp
EKONOMI