Bobby Nasution Sentil Kades yang Mangkir Pelatihan Basarnas: Ada yang Bandel
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyentil keras sejumlah kepala desa yang tidak menghadiri kegiatan pelatihan Pencarian dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah anggapan bahwa keterlibatan prajurit dalam berbagai program pemerintah merupakan bentuk kebangkitan dwifungsi TNI atau ancaman terhadap demokrasi.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menegaskan seluruh tugas yang dijalankan prajurit memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selama ada dasarnya, kita laksanakan. Narasi yang menyebut menciptakan demokrasi berwatak militer atau dwifungsi ABRI dan dianggap sebagai ancaman, saya sendiri tidak pernah merasa mengancam. Kita TNI tidak pernah mengancam," kata Nas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 9 Juni 2026.Baca Juga:
Nas menjelaskan keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintah dilakukan berdasarkan kebutuhan negara dan mekanisme yang telah diatur.
Salah satu contohnya adalah keikutsertaan TNI dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurut dia, dalam program tersebut TNI hanya berperan mendampingi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam menjalankan tugasnya.
"Kita mendampingi kejaksaan dan bekerja sama. Hasilnya, harta kekayaan negara sekitar Rp371 triliun berhasil dikembalikan ke kas negara," ujarnya.
Selain itu, Nas menyinggung peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Ia mengatakan keterlibatan Babinsa dilakukan untuk membantu penyuluh pertanian lapangan yang jumlahnya masih terbatas di berbagai daerah.
Menurut dia, keterlibatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas Kementerian Pertanian, melainkan membantu percepatan program pemerintah berdasarkan kesepakatan kerja sama yang telah dibuat.
"Setelah semua berjalan, akan dikembalikan kepada Kementerian Pertanian. Jadi bukan kita mengambil alih tugas kementerian," kata dia.
Nas juga menyoroti peran TNI dalam penanganan bencana alam. Ia menilai prajurit tidak mungkin menunggu instruksi formal ketika masyarakat membutuhkan pertolongan segera di lapangan.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyentil keras sejumlah kepala desa yang tidak menghadiri kegiatan pelatihan Pencarian dan
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan dirinya sempat merasa kecewa terhadap besaran awal dana Rencana Rehabilitasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menetapkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara,
NASIONAL
BANDA ACEH Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh, Mukarramah Fadhlullah, menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan kelu
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus pengrusakan dan pembakaran Gedung Fakultas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LP
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman penyakit zoonosis, khususnya flu burung (Avian Infl
KESEHATAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana gempa bumi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelatih Tim Nasional Indonesia senior, John Herdman, mengaku terkesan dengan performa Timnas Indonesia U19 yang berhasil menembus
OLAHRAGA