Terlibat di Berbagai Program Pemerintah, TNI Tegas Bantah Kebangkitan Dwifungsi

JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah anggapan bahwa keterlibatan prajurit dalam berbagai program pemerintah merupakan bentuk kebangkitan dwifungsi TNI atau ancaman terhadap demokrasi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menegaskan seluruh tugas yang dijalankan prajurit memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Selama ada dasarnya, kita laksanakan. Narasi yang menyebut menciptakan demokrasi berwatak militer atau dwifungsi ABRI dan dianggap sebagai ancaman, saya sendiri tidak pernah merasa mengancam. Kita TNI tidak pernah mengancam," kata Nas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Pecatan TNI AU di Rohil Ditangkap Usai Todong Pengendara, Senjata Ternyata Airsoft Gun

Nas menjelaskan keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintah dilakukan berdasarkan kebutuhan negara dan mekanisme yang telah diatur.

Salah satu contohnya adalah keikutsertaan TNI dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menurut dia, dalam program tersebut TNI hanya berperan mendampingi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam menjalankan tugasnya.

"Kita mendampingi kejaksaan dan bekerja sama. Hasilnya, harta kekayaan negara sekitar Rp371 triliun berhasil dikembalikan ke kas negara," ujarnya.

Selain itu, Nas menyinggung peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Ia mengatakan keterlibatan Babinsa dilakukan untuk membantu penyuluh pertanian lapangan yang jumlahnya masih terbatas di berbagai daerah.

Menurut dia, keterlibatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas Kementerian Pertanian, melainkan membantu percepatan program pemerintah berdasarkan kesepakatan kerja sama yang telah dibuat.

"Setelah semua berjalan, akan dikembalikan kepada Kementerian Pertanian. Jadi bukan kita mengambil alih tugas kementerian," kata dia.

Nas juga menyoroti peran TNI dalam penanganan bencana alam. Ia menilai prajurit tidak mungkin menunggu instruksi formal ketika masyarakat membutuhkan pertolongan segera di lapangan.

Menurut dia, kecepatan respons personel TNI saat bencana terjadi merupakan bagian dari tanggung jawab kemanusiaan yang melekat pada setiap prajurit.

"Saat terjadi bencana, masyarakat membutuhkan bantuan, obat-obatan, dan penanganan cepat. Kami tidak mungkin hanya menunggu ketika kesulitan itu ada di depan mata," ujarnya.

Ia menambahkan, selain tugas pertahanan negara, naluri kemanusiaan menjadi landasan bagi prajurit untuk hadir membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Dalam kesempatan itu, Nas juga menyinggung sejumlah program pembangunan yang selama ini melibatkan TNI, seperti pembangunan jembatan, saluran irigasi, sumur air bersih, hingga program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Menurut dia, program-program tersebut justru memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.

"Yang kami lakukan adalah bekerja untuk masyarakat. Pembangunan jembatan, irigasi, sumur, dan TMMD semuanya memberikan manfaat bagi warga," katanya.

Terkait keterlibatan TNI dalam penanganan tindak kriminal seperti aksi begal, Nas menegaskan langkah tersebut dilakukan melalui mekanisme operasi perbantuan atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, TNI memiliki kewajiban membantu aparat kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku, terutama ketika keamanan masyarakat menjadi prioritas.

Nas menegaskan bahwa seluruh tugas yang dijalankan TNI, baik dalam operasi militer maupun kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetap merupakan bagian dari sistem pertahanan negara.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

Karena itu, Nas meminta masyarakat tidak terburu-buru menafsirkan keterlibatan TNI dalam berbagai program pemerintah sebagai bentuk militerisme atau kebangkitan dwifungsi.

Menurut dia, TNI tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan negara.*

(km/ad)

Pecatan TNI AU di Rohil Ditangkap Usai Todong Pengendara, Senjata Ternyata Airsoft Gun

Kantin Sekolah Bakal Jadi Penyedia MBG? Ini Kata Istana

TP-PKK Asahan Monitoring Lomba HKG 2026 di Pulau Rakyat dan Rahuning, Dorong Pemanfaatan Pekarangan Lewat Program Hatinya PKK

Wabup Asahan Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPRD soal Pertanggungjawaban APBD 2025

Renduk Pascabencana Bawa Harapan Baru bagi Petani dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

PHI Gandeng Pemkot Samarinda dan Kejati Kaltim, Klaim Selamatkan Potensi Produksi Rp480 Miliar per Tahun